Program MBG Jangkau 58,2 Juta Orang, DPR Soroti Ketimpangan Antardaerah
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Gedung KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Benar, hari ini, tim KPK lakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara dan pihak swasta serta beberapa pihak lain yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai berapa orang yang diamankan KPK dalam operasi tersebut.
BACA JUGA: Duet Prabowo-Erick Thohir Santer Dibicarakan, Ini yang Sebenarnya Terjadi
Ali mengatakan para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan di gedung merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut menyampaikan lembaga antirasuah akan segera menyampaikan perkembangan terkait dengan operasi tangkap tangan tersebut.
"Kami [KPK] masih memiliki waktu sesuai ketentuan untuk menentukan sikap berikutnya terhadap hasil kegiatan tangkap tangan dimaksud. Perkembangan akan disampaikan besok [26/7/2023]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.