Dari Prancis, Paus Leo XIV Serukan Eropa Ikut Jaga Perdamaian Dunia
Paus Leo XIV menyerukan Eropa memperkuat peran menjaga perdamaian global dan mendorong dialog untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina.
Para peserta didik sedang melakukan kegiatan dalam PTM hari pertama di SMKN 1 Jogja, Senin (19/4/2021). /Harian Jogja-Sirojul Khafid
Harianjogja.com, JOGJA--Kalangan legislatif meminta pembelajaran tatap muka (PTM) harus segera dilakukan terutama pada daerah dengan PPKM Level 1 hingga Level 3. Pendidikan di Indonesia saat ini mengalami masalah besar akibat pandemi, karena siswa tidak bisa menjalani PTM. Proses belajar daring saat ini tak sepenuhnya dijalankan oleh anak melainkan lebih banyak melalui peran orangtua.
Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti menyatakan pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan karena dari hasil analisis, hasil pembelajaran jarak jauh tidak optimal untuk pemahaman siswa. Hal ini menjadi persoalan ke depan sekaligus PR besar bagi dunia pendidikan Indonesia.
BACA JUGA : Pemerintah Pusat Minta Daerah Level 1-3 Gelar Sekolah Tatap Muka
“Ketika masa pandemi hampir dua tahun anak tidak ada pendidikan secara tatap muka. Selain itu yang sekolah seperti orangtuanya, nilainya bagus-bagus karena yang mengerjakan tugas orangtuanya, ini problem besar bagi dunia pendidikan,” katanya di sela-sela baksos di Kota Jogja, Minggu (29/8/2021).
Politikus PDIP ini menambahkan sesuai dengan arahan Mendikbudristek dan SKB 3 Menteri bahwa wilayah dengan PPKM Level 3 wajib menjalankan pendidikan tatap muka. Akantetapi syarat utamanya semua tenaga pendidik dan kependidikan 100 % harus sudah diberikan vaksinasi. Selain itu syarat lain, peserta didik harus mendapatkan izin dari orangtua, karena dikhawatirkan masih ada yang mengalami trauma.
“Kami di Komisi X, terutama dari DIY yang masih di level 4, menyampaikan tidak hanya tenaga pendidik dan kependidikan saja harus divaksinasi tetapi harus juga anak didik,” katanya.
Selain itu sekolah tatap muka harus digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Ia mencontohkan, jika dalam kelas sebelumnya diisi 100% persen, maka saat ini harus dikurangi menjadi 50% saja, sehingga peserta didik tidak perlu datang ke sekolah setiap hari. Masa transisi menuju pembelajaran tatap muka memang harus dimaklumi ketika belum bisa dilaksanakan secara 100%, melainkan harus berjalan bertahap dan melalui pembatasan.
BACA JUGA : Puluhan Ribu Sekolah Sudah Gelar PTM
Terkait DIY yang hingga jelang PPKM Level 4 berakhir pada Senin (30/8/2021), Esti menilai semua pihak harus mendukung agar pelaksanaan PPKM Level 4 bisa berjalan dengan baik. Sehingga DIY bisa segera turun ke level bawahnya.
“Karena faktanya setelah beberapa daerah ini level PPKM-nya dijalankan dengan ketat, langsung turun, saat ini [kasus] DIY di angka ratusan dari sebelumnya ribuan, harapannya terus turun,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Paus Leo XIV menyerukan Eropa memperkuat peran menjaga perdamaian global dan mendorong dialog untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.