Ada Perbedaan Temuan, Komisi XIII DPR Periksa Lapas Cibinong

Harianjogja.com, JAKARTA— Pimpinan DPR RI menyetujui Komisi XIII DPR RI melakukan pemeriksaan secara langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data yang telah dihimpun dengan kondisi di lapangan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR telah memperoleh informasi mengenai permasalahan di Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Nah, oleh karena itu kami dari pimpinan DPR sudah juga memberikan persetujuan untuk Komisi XIII berkunjung ke Lapas Cibinong untuk mengecek fakta, data, serta kemudian kalau perlu mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat," kata Dasco di Gedung DPR, Selasa (29/9/2026).

Komisi XIII Akan Datang ke Lapas Cibinong

Keputusan pemeriksaan langsung tersebut merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin (28/9/2026).

Dalam rapat tersebut, hadir Dirjen Pemasyarakatan Mashudi beserta jajaran dan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Nonaktif, Wisnu Hani Putranto.

Dari hasil kesimpulan rapat, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (30/9/2026).

"Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," katanya.

Pemeriksaan tersebut akan diarahkan untuk melihat langsung kondisi Lapas Cibinong sekaligus mencocokkan fakta dan data yang telah diperoleh dari pemeriksaan sebelumnya.

DPR Minta Pemeriksaan Dilakukan Menyeluruh

Selain kunjungan langsung, Komisi XIII DPR juga akan melakukan RDP dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam RDP tersebut, hasil pemeriksaan secara menyeluruh atas temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong akan dipaparkan. Pemeriksaan juga mencakup kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan infrastruktur serta aset pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Willy mengatakan pemeriksaan terhadap persoalan di Lapas Cibinong harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan objektif terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Langkah tersebut dilakukan setelah terdapat perbedaan temuan antara sidak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong.

Lima pejabat tersebut terdiri atas Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan terhadap pejabat yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," kata Rudi Setiawan kepada awak media, Sabtu (26/9/2026).

Pemeriksaan Komisi XIII DPR bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Rabu (30/9/2026) selanjutnya menjadi bagian dari tindak lanjut atas perbedaan temuan tersebut. Komisi XIII juga akan meminta hasil pemeriksaan secara menyeluruh melalui RDP dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com