402.287 KK Butuh Hunian, 29.000 Unit Apartemen Jakarta Belum Terserap
Backlog hunian Jakarta mencapai 402.287 KK, sementara 29.000 apartemen belum terserap. Pembiayaan dan hunian vertikal jadi solusi.
Gedung KPK. /Antarafoto
Harianjogja.com, JAKARTA--Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo mencoret calon pimpinan (capim) KPK 2019-2023 yang bermasalah.
"Kami meminta Presiden tidak meloloskan atau menerima capim KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK Kurnia Ramadhana saat acara "Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK #CicakvsBuaya4.0" di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Lebih lanjut, ia meminta Presiden mencoret capim KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, mempunyai konflik kepentingan, diduga terlibat pelenggaran etik, mengancam pemberantasan korupsi, dan rekam jejak buruk di masa lalu.
Oleh karena itu, kata Kurnia yang juga Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, diharapkan Presiden betul-betul memilih capin KPK yang berintegritas untuk diajukan ke DPR RI.
Ia mengatakan bahwa pemilihan pimpinan KPK momentum strategis untuk menjaga agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen dan kuat dalam menghadapi berbagai upaya menjadikan KPK sebagai lembaga yang lemah dan tidak independen.
Namun, kata dia, sampai pada tahap pemilihan 20 capim KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak yang menghambat penegakan hukum, misalnya, tidak patuh menyampaikan LHKPN dan dugaan pelanggaran kode etik di KPK.
"Tahapan-tahapan seleksi selama ini menunjukkan masukan masyarakat tidak didengar. Padahal UU KPK dan Keppres pembentukan pansel mensyaratkan pansel untuk mendengar suara masyarakat," ujar Kurnia.
Oleh karena itu, kata dia, harapan KPK bersih dan berintegritas ada di tangan Presiden. "Apabila Presiden hanya memberikan nama yang terbaik utamanya integritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih terbaik di antara yang bersih, tetapi sebaliknya apabila Presiden menyerahkan nama-nama capim yang tidak bersih dan berintegritas maka tidak mungkin DPR dapat memilih orang yang baik," tutur Kurnia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Backlog hunian Jakarta mencapai 402.287 KK, sementara 29.000 apartemen belum terserap. Pembiayaan dan hunian vertikal jadi solusi.
Monyet ekor panjang berkeliaran di permukiman Grojokan, Bantul selama 2 pekan. Warga resah dan BKSDA akan memasang perangkap.
Sultan menyoroti warga miskin yang desilnya naik hingga kehilangan bantuan. Pemda DIY dan BPS membahas persoalan tersebut.
Astra melalui Nurani Astra membangun 7 posko bantuan gempa NTT. Sebanyak 35.726 penerima manfaat telah mendapat dukungan.
Eling Priswanto resmi memimpin Dinas Pariwisata DIY. Ia menyoroti aktivasi Bandara YIA hingga peluang direct flight.
Trump membuka opsi sanksi AS terhadap bank China yang masih bekerja sama dengan Iran di tengah meningkatnya tekanan ekonomi Washington terhadap Teheran.