Menteri UMKM: Pendapatan Ojol Tak Turun usai Komisi 8 Persen
Menteri UMKM menyatakan pendapatan ojol tidak turun setelah skema komisi 92:8 berlaku. Penurunan penghasilan disebut dipengaruhi musim libur
Gedung KPK. /Antarafoto
Harianjogja.com, JAKARTA--Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo mencoret calon pimpinan (capim) KPK 2019-2023 yang bermasalah.
"Kami meminta Presiden tidak meloloskan atau menerima capim KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK Kurnia Ramadhana saat acara "Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK #CicakvsBuaya4.0" di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Lebih lanjut, ia meminta Presiden mencoret capim KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, mempunyai konflik kepentingan, diduga terlibat pelenggaran etik, mengancam pemberantasan korupsi, dan rekam jejak buruk di masa lalu.
Oleh karena itu, kata Kurnia yang juga Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, diharapkan Presiden betul-betul memilih capin KPK yang berintegritas untuk diajukan ke DPR RI.
Ia mengatakan bahwa pemilihan pimpinan KPK momentum strategis untuk menjaga agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen dan kuat dalam menghadapi berbagai upaya menjadikan KPK sebagai lembaga yang lemah dan tidak independen.
Namun, kata dia, sampai pada tahap pemilihan 20 capim KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak yang menghambat penegakan hukum, misalnya, tidak patuh menyampaikan LHKPN dan dugaan pelanggaran kode etik di KPK.
"Tahapan-tahapan seleksi selama ini menunjukkan masukan masyarakat tidak didengar. Padahal UU KPK dan Keppres pembentukan pansel mensyaratkan pansel untuk mendengar suara masyarakat," ujar Kurnia.
Oleh karena itu, kata dia, harapan KPK bersih dan berintegritas ada di tangan Presiden. "Apabila Presiden hanya memberikan nama yang terbaik utamanya integritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih terbaik di antara yang bersih, tetapi sebaliknya apabila Presiden menyerahkan nama-nama capim yang tidak bersih dan berintegritas maka tidak mungkin DPR dapat memilih orang yang baik," tutur Kurnia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menteri UMKM menyatakan pendapatan ojol tidak turun setelah skema komisi 92:8 berlaku. Penurunan penghasilan disebut dipengaruhi musim libur
Meteor hijau yang viral di langit Jogja dipastikan BRIN merupakan batuan antariksa. Simak penjelasan ilmiah soal warna, dentuman, dan lintasannya.
SMPN 1 Wates mulai menggunakan gedung baru pada tahun ajaran 2026/2027 meski sejumlah fasilitas pendukung masih akan dilengkapi bertahap.
Populasi wereng batang cokelat di Sleman turun sekitar 52 persen setelah pengendalian terpadu. Petani tetap diminta rutin mengawasi sawah.
Ratusan sekolah di Bantul menggelar MPLS 2026 dengan konsep ramah, bebas perpeloncoan, perundungan, dan kekerasan sesuai Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026.
DIY dan Kalimantan Timur menyiapkan program pelestarian budaya Jawa serta pengembangan pariwisata yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.