Advertisement
KPK Sebut Penelusuran Rekam Jejak Capim KPK Dapat Dipertanggungjawabkan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan proses penelurusan rekam jejak calon pimpinan KPK 2019-2023 dengan metode investigasi dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengatakan hasil rekam jejak tersebut bahkan telah diserahkan dan dipaparkan ke Panitia Seleksi Capim KPK sebelum 20 nama kandidat yang lolos tersebut diumumkan pada Jumat, (23/8/2019) lalu.
Advertisement
"Perlu kami tegaskan, KPK melakukan kegiatan rekam jejak karena permintaan Pansel," kata Febri, Senin (26/8/2019).
Sebelumnya, KPK menyatakan dari 20 nama yang lolos hasil tes profile assessment tersebut masih ada nama-nama yang teridentifikasi memiliki catatan khusus menyusul penelurusan rekam jejak calon.
Sejumlan catatan itu di antaranya ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN, dugaan penerimaan gratifikasi, dugaan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, hingga dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK.
Menurut Febri, pihaknya telah menyampaikan pada Pansel jika ingin melihat bukti-bukti terkait informasi rekam jejak tersebut pihak Pansel dapat langsung melihat langsung ke KPK. Lembaga antirasuah bahkan telah mengundang mereka.
Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa proses seleksi ini akan menentukan langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi ke depan.
KPK juga mengajak Pansel Capim KPK agar memahami semua hal ini sehingga 10 nama yang dihasilkan dan diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR benar-benar orang yang berintegritas sehingga bisa bersama-sama menjaga kredibilitas Presiden.
"Masih ada waktu dalam tahap uji publik ini untuk memilih sebaik-baiknya,'" ujar Febri.
Dia mengaku proses yang akan berjalan dalam seminggu ini merupakan tahapan yang sentral dan menentukan sehingga mengajak masyarakat untuk tetap mengawal proses seleksi ini.
Sebelumnya, sebanyak 20 Capim KPK melenggang ke tahap selanjutnya yaitu berupa tes kesehatan, wawancara dan uji publik yang digelar pada Senin hingga Kamis (26-29/8/2019).
Namun, hasil tersebut tak lepas dari resistensi dari pegiat antikorupsi yang mengatasnamakan Koalisi Kawal Capim KPK dengan alasan Pansel tak memperhatikan terkait LHKPN para calon hingga dugaan kode etik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement