HUT Kemerdekaan RI, Saatnya Merekatkan Persatuan yang Terkoyak

Pengibaran bendera raksasa di Objek Wisata Nglanggeran, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Senin (13/8). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
16 Agustus 2018 10:25 WIB Irwan A. Syambudi, Sunartono, & I Ketut Sawitra Mustika News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Peringatan HUT KE-73 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Jumat (17/8/2018) besok bisa menjadi momentum merekatkan kembali persatuan yang terkoyak perbedaan pandangan politik.

Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan bangsa ini memiliki tantangan yang berat. Tahun depan, Indonesia akan menggelar pemilu dan sentimen kebencian agama bisa jadi masih dipakai demi kepentingan kekuasaan.

“Kita masih punya tantangan itu, karena sentimen agama masih terus dipakai dalam politik, bahkan mewarnai penentuan pemilihan kandidat capres dan cawapres [calon presiden dan calon wakil presiden]. Jadi PR kita banyak, PR kita berat,” ucap dia, Sabtu (11/8).

Menurut putri sulung mendiang Abdurrahman Wahid, Presiden Keempat RI ini, peringatan Hari Kemerdekaan dapat mengingatkan kembali tentang pentingnya keutuhan bangsa di atas ambisi kemenangan dalam pemungutan suara.

Dia mengharapkan masyarakat dapat menuntut politisi untuk mengedepankan masa depan bangsa dan tidak hanya fokus memikirkan perebutan kekuasaan.

“Jadi jangan sampai masa depan bangsa yang panjang itu digadaikan hanya untuk kepentingan kekuasaan lima tahun. Silakan bersaing dengan program, dengan ideologi, mau ekonomi seperti apa, ekonomi sosialis, ekonomi liberal atau apapun silakan. Tetapi jangan menggunakan sentimen kebencian agama,” ucap dia.

Penggunaan hoaks dalam kampanye juga harus dicegah karena efeknya sangat destruktif.

“Kita harus belajar dari Amerika Serikat yang menggunakan hoaks untuk pertempuran pemilihan presiden. Kita tidak ingin itu terjadi. Kita juga tidak ingin [perpecahan] seperti di Pilkada Jakarta kemudian terulang lagi,” kata dia.

Peneliti senior di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM M. Najib Azca juga menilai peringatan Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi karena dalam beberapa tahun terakhir masyarakat seakan terpecah karena persoalan politik hingga sosial budaya.

“Ini saatnya merajut kembali merah putih yang dalam beberapa waktu ini tercabik-cabik, terkoyak oleh proses politik, ekonomi dan sosial budaya lainnya,” ujar dia, Jumat (9/8).

Menurut dia, pemilu sebagai salah satu indikator demokrasi adalah solusi untuk menyelesaikan konflik tanpa jalan kekerasan. Namun, di Pilpres 2014, sejumlah kalangan menggunakan cara yang tidak etis dalam kontestasi politik, bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan.

“Terutama menggunakan hoaks, fitnah, black campaign berbasis kebohongan untuk menjelekkan lawan dan meningkatkan dukungan pihak sendiri,” katanya.

Jika dinodai praktik kotor seperti itu, demokrasi sulit dipakai sebagai resolusi konflik, tetapi justru menjadi arena konflik baru. Seharusnya, menurut Najib, kontes politik dipahami layaknya pertandingan olahraga.

“Masing-masing memang ingin mencari kemenangan, tetapi dengan cara sportif, tidak saling bunuh, melukai, dan tidak menghancurkan lawan, kalau sudah selesai harus bisa move on. Pemilu 2019 harus berkaca 2014, kalau sudah selesai harus move on, kita salaman, berpelukan,” ucap dia.

Najib mengatakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian setelah perebutan suara adalah elite politik. Aktor-aktor dalam pemilu harus rela menerima apa pun hasil pemungutan suara.

Mengingat Para Pejuang

Di mata para veteran, perpecahan akibat perbedaan pandangan politik tak ubahnya mengingkari perjuangan di masa lampau.

Seorang veteran perang pembela kemerdekaan, Serka Purnawirawan Sudarsono, 77, mengatakan berbagai benih perpecahan bangsa harus diatasi karena dahulu kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah.

“Kami dulu mati-matian membela kemerdekaan,” kata Sudarsono yang ikut berperang melawan pemberontak DI/TII di Jawa Barat pada 1959 ini.

Elite politik diminta selalu mengedepankan cara berpolitik yang santun dalam Pilpres 2019. Sebab, kesatuan dan persatuan jauh lebih penting dari sekadar perebutan kuasa.

“Harapan saya peringatan proklamasi kemerdekaan akan menjadi pengingat bagi para politisi bahwa kemerdekaan negara kita tidak diberikan oleh siapa pun, tapi direbut dengan perjuangan dan pengorbanan besar. Kalau ingat pengorbanan yang sudah diberikan, saya harap mereka jadi semakin tergerak untuk memelihara persatuan, karena kalau sampai terpecah belah, rakyat yang akan menderita,” ucap Mohammad Mansur Sudarno, Sekretaris DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) DIY, pekan lalu.

Mansur mengaku khawatir melihat polarisasi yang tak juga hilang antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dua orang yang akan kembali bertarung pada Pilpres 2019. Para kandidat diminta mengedepankan program dan gagasan untuk menarik hati pemilih.

Sahrowardi, veteran pejuang kemerdekaan asal Bantul, berharap kedua calon bersaing dengan sehat dan tidak menggunakan kekuatan-kekuatan yang tidak pada tempatnya. “Jangan sampai tatanan demokrasi rusak karena perebutan kekuasaan. Kalau sudah renggang, akan sulit disatukan.”

Pastor Kepala Gereja Santo Antonius Kotabaru Romo Maharsono mengatakan peringatan Proklamasi yang ke-73 adalah pesta rakyat untuk merajut kebersamaan dan persaudaraan yang hangat. Dia yakin masyarakat kini semakin bijak dan tidak gampang dihasut ujaran kebencian berbasis sentimen sektarian.

“Bangsa Indonesia akan berjalan lebih pintar. Polarisasi tidak akan berhasil,” ucap dia.