Kongres AS Usulkan Aneksasi Greenland Jadi Negara Bagian

Harianjogja.com, WASHINGTON—Seorang anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang membuka jalan bagi aneksasi Greenland dan penerimaannya sebagai negara bagian Amerika Serikat, dengan alasan kepentingan keamanan nasional dan geopolitik Arktik.

Anggota Kongres Randy Fine memperkenalkan RUU bertajuk Greenland Annexation and Statehood Act pada Senin (12/1/2026). Melalui RUU tersebut, presiden AS diberi kewenangan untuk bernegosiasi dengan Denmark guna mengakuisisi atau menganeksasi Greenland sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat.

Fine menilai penguasaan Greenland penting untuk mencegah Rusia dan China memperluas pengaruh di kawasan Arktik. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki posisi strategis sekaligus sumber daya mineral yang bernilai tinggi bagi kepentingan ekonomi dan pertahanan AS.

"Dengan mengakuisisi Greenland, kita akan mencegah musuh kita mengendalikan Wilayah Arktik dan mengamankan sayap utara kita dari Rusia dan China," kata Fine, sekutu Presiden Donald Trump.

RUU tersebut memberi wewenang kepada presiden untuk bernegosiasi dengan Denmark untuk menganeksasi atau mengakuisisi Greenland sebagai wilayah AS.

RUU tersebut juga mengharuskan pemerintah untuk menyerahkan laporan kepada Kongres yang menguraikan perubahan hukum federal yang diperlukan untuk mempercepat penerimaan Greenland sebagai negara bagian.

Trump mengatakan pada Minggu (11/1) bahwa AS harus "mengakuisisi" Greenland untuk mencegah pengambilalihan oleh Rusia atau China.

"Kita berbicara tentang akuisisi, bukan penyewaan, bukan kepemilikan jangka pendek. Kita berbicara tentang akuisisi. Jika kita tidak melakukannya, Rusia atau China akan melakukannya, dan itu tidak akan terjadi selama saya menjadi presiden," kata Trump kepada wartawan.

Greenland, wilayah otonom di dalam Kerajaan Denmark, telah menarik minat AS karena lokasinya yang strategis dan sumber daya mineralnya yang melimpah.

Trump sebelumnya menggambarkan kepemilikan Greenland sebagai "kebutuhan mutlak" untuk keamanan ekonomi AS, menyamakannya dengan "kesepakatan properti besar."

Baik Denmark maupun Greenland telah menolak usulan apa pun untuk menjual wilayah tersebut, menegaskan kembali kedaulatan Denmark atas pulau itu.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio diperkirakan akan bertemu dengan pejabat Denmark dan Greenland pekan ini, menurut laporan media.

Namun, baik pemerintah Denmark maupun otoritas Greenland menolak tegas wacana penjualan wilayah tersebut dan menegaskan kedaulatan Denmark atas pulau terbesar di dunia itu. Greenland sendiri merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark. Media AS melaporkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dijadwalkan bertemu pejabat Denmark dan Greenland dalam waktu dekat guna membahas isu tersebut.