Advertisement

Program MBG Libatkan 40.000 UMKM sebagai Pemasok Bahan Baku

Dea Andriyawan
Senin, 15 Desember 2025 - 21:57 WIB
Maya Herawati
Program MBG Libatkan 40.000 UMKM sebagai Pemasok Bahan Baku Contoh menu Makan Bergizi Gratis, lengkap dengan susu kotak. - dok - Harian Jogja

Advertisement

Harianjogja.com, BANDUNG—Sebanyak 40.000 UMKM dilibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau jutaan penerima manfaat.

Advertisement

Nantinya, para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat yang telah terverifikasi dan terstandarisasi akan dilibatkan dalam program tersebut, sehingga perekonomian masyarakat diharapkan semakin terpacu.

Kegiatan ini juga dinilai sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai prioritas utama.

Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Dr. Gunalan, menjelaskan pihaknya menggelar Pelatihan Pemberdayaan UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Supplier dalam Mendukung Program MBG di Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Kegiatan tersebut bertujuan memberdayakan UMKM agar mampu mendukung pelaksanaan Program MBG yang skalanya semakin masif.

Saat ini, program MBG telah melibatkan sekitar 17.000 dapur dengan penerima manfaat lebih dari 44 juta orang. Oleh karena itu, sesuai Perpres Nomor 115 Pasal 38 Ayat 1, penggunaan produk dalam Program MBG wajib berasal dari produk domestik, sehingga UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal menjadi pihak yang diprioritaskan.

Secara nasional, saat ini tercatat sekitar 40.000 UMKM telah terlibat dalam Program MBG. Para pelaku UMKM tersebut didorong untuk memasok bahan baku yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan bermerek besar. Komoditas yang dipasok mencakup berbagai produk olahan yang bersumber dari produksi masyarakat lokal.

Contohnya, olahan roti yang dibuat oleh orang tua siswa sekolah, dikelola secara baik, dan dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga memastikan perputaran uang kembali kepada masyarakat.

Dalam skema pendanaan, dijelaskan bahwa dana dialirkan oleh pihak pengelola ke rekening yayasan atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung, dengan alokasi sekitar Rp10.000 untuk pemberdayaan bahan baku. Dari alokasi tersebut, mitra bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengatur menu MBG.

Terkait rantai pasok dan jarak geografis, Direktorat menyatakan tidak terdapat batasan jarak yang ketat. Mitra bahkan didorong membangun kerja sama antardaerah, terutama jika terjadi kelangkaan bahan baku di satu wilayah.

Adapun terkait pengendalian mutu (quality control) dan sertifikasi, hal tersebut ditegaskan sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lintas sektor. Perpres Nomor 115 mengatur tata kelola MBG yang bersifat lintas sektor dengan melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga petani, melalui konsep pentahelix.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga keberlanjutan pasokan pangan bergizi, khususnya di tengah risiko dan dampak bencana.

Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut memiliki tingkat kerawanan tinggi yang berpotensi mengganggu distribusi pangan, memicu kelangkaan, hingga mendorong kenaikan harga.

“Bencana tidak hanya soal korban dan kerusakan fisik, tetapi juga gangguan serius terhadap rantai pasok pangan. Karena itu, UMKM dan kelompok masyarakat harus diposisikan sebagai mitra strategis negara,” tegasnya.

Melalui sinergi Program MBG, yang merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional mendorong penguatan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sejumlah daerah, SPPG telah berfungsi ganda sebagai dapur umum saat bencana, sekaligus simpul distribusi pangan bergizi berbasis bahan lokal.

Saat ini, lebih dari 3.000 SPPG, khususnya di Jawa Barat, terus diperkuat agar mampu menyerap produk pangan lokal, menjaga stabilitas pasokan, serta membangun ketangguhan daerah secara berkelanjutan.

“Upaya ini diharapkan menjadi bantalan nasional dalam menghadapi risiko krisis pangan akibat bencana dan dinamika global,” ungkapnya, menegaskan peran strategis UMKM dalam Program MBG.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Jadwal SIM Keliling Kulonprogo 16 Desember 2025, Ini Lokasinya

Jadwal SIM Keliling Kulonprogo 16 Desember 2025, Ini Lokasinya

Jogja
| Selasa, 16 Desember 2025, 02:37 WIB

Advertisement

Panduan Akomodasi Ramah Muslim di Singapura

Panduan Akomodasi Ramah Muslim di Singapura

Wisata
| Jum'at, 12 Desember 2025, 14:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement