KPK Sita Uang dan Emas dalam OTT Bupati Lampung Tengah

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai hingga logam mulia dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang pada 10 Desember 2025, termasuk Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

“Selain mengamankan lima orang, tim KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan logam mulia dalam bentuk emas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Budi menyebutkan barang bukti tersebut baru akan diperlihatkan secara lengkap dalam konferensi pers yang dijadwalkan Kamis sore.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi penangkapan Ardito Wijaya.
"Benar, Bupati Lampung Tengah diamankan," ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu (10/12) malam.

OTT terkait proyek pengadaan di Lampung Tengah ini menjadi yang kedelapan sepanjang 2025.

Pada tahun yang sama, OTT pertama dilakukan pada Maret 2025 terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

OTT kedua menyusul pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Berikutnya, OTT ketiga berlangsung pada 7–8 Agustus 2025 di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur.

OTT keempat terjadi pada 13 Agustus 2025 di Jakarta, menyangkut dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

OTT kelima digelar pada 20 Agustus 2025 terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, saat itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

OTT keenam dilakukan pada 3 November 2025, menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025.

Terakhir, OTT ketujuh pada 7 November 2025 menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemkab Ponorogo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara