Soal Upah 2026, Begini Kata Menaker Yassierli

Surya Dua Artha Simanjuntak

Rabu, 01 Oktober 2025 - 20:07 WIB

Ujang Hasanudin

Soal Upah 2026, Begini Kata Menaker Yassierli

Buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/8/2025). Aksi buruh yang dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia tersebut untuk menuntut pemerintah bisa menghapus sistem outsourcing, menolak upah murah, membentuk satgas PHK, mensahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, juga memberantas korupsi hingga tuntas. Antara - Novrian Arbi

Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) masih mengkaji fomula penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026. Dia mengaku tidak bisa memberi penjelasan detail sebelum menerima laporan dari Depenas. Menurutnya, yang memimpin pembahasan UMP 2026 adalah Depenas.

"Jadi Depenas sedang berproses mengumpulkan aspirasi, masukan dari stakeholders, semua stakeholders. Kita terus monitor," ujar Yassierli di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).

Dia juga belum bisa memberikan rentang persenan kenaikan upah yang diusulkan pemerintah. Yassierli hanya meminta setiap pihak bersabar karena keputusan akhir UMP 2026 akan berdasarkan banyak pertimbangan yang telah berjalan lama.

"Kajiannya sudah banyak. Sejak beberapa bulan yang lalu sudah. Jadi kita tunggu saja nanti," jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa pengumuman UMP 2026 akan dilakukan paling lambat 21 November 2025 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

"Enggak ada yang berubah. Kan itu ada di aturan, ya kan kita ngomong aturan dulu," kata Indah di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).

Dia belum mau mengungkapkan terkait dinamika pembahasan UMP 2026 antara butuh dengan pengusaha. Kendati demikian, Indah meyakini pembahasan akan berakhir positif.

UMP 2026 Hanya Naik 3%?

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku menerima informasi bahwa pemerintah mengkaji kenaikan upah minimum (UMP) 2026 hanya sebesar 3%.

Padahal, pihaknya menuntut agar upah minimum dapat meningkat 8,5% hingga 10,5% pada tahun depan. Hal ini disampaikannya dalam unjuk rasa di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (28/8/2025).

"Saya sudah dengar, Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] dan pemerintah mau menaikkan gaji [UMP] cuma 3%," kata Said saat berorasi di depan Gerbang Utama DPR RI.

Tak ayal, pernyataan tersebut disambut sorakan massa buruh yang hadir. Said lantas melanjutkan orasinya bahwa jika persentase 3% dibandingkan dengan rerata upah minimum buruh sebesar Rp3,5 juta maka jumlahnya hanya setara dengan Rp105.000.

Oleh karena itu, Said menyebut bahwa buruh akan melakukan mogok nasional hingga setop produksi di pabrik-pabrik, terutama di kawasan industri besar.

Dia menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan awalan dari rentetan demonstrasi ke depan, kendati tak membeberkan perinciannya.

Tak hanya menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%, buruh juga menuntut penghapusan outsourcing, reformasi pajak perburuhan, pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru, hingga penataan ulang sistem Pemilu 2029.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com