Advertisement
Kerusuhan Nepal, Kemenlu Pantau WNI
Aksi protes terhadap pemerintah di Nepal yang menyebabkan sejumlah orang tewas menjadi sorotan dunia pekan ini. Kerusuhan tersebut merupakan buntut dari aksi protes ribuan anak muda mayoritas Gen/Z karena pemerintah yang korup dan pemblokiran media sosial. / Reuters.Bisnis.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal seiring kerusuhan yang sempat melanda negara tersebut, namun situasi terkini dilaporkan mulai kondusif.
"Mudah-mudahan kondisi semakin membaik," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu.
Advertisement
Ia menjelaskan bandara internasional di Nepal telah dibuka kembali dan komunikasi dengan para WNI terus dilakukan secara intensif.
BACA JUGA: Ratusan RTLH Gunungkidul Selesai Diperbaiki di 2025
Judha mengemukakan terdapat 57 WNI yang menetap di Nepal dan 43 lainnya merupakan delegasi yang menghadiri sejumlah pertemuan dan konferensi.
"Berdasarkan komunikasi terakhir, tak ada korban, namun kami terus melakukan langkah-langkah kontinjensi," ujarnya.
Terkait kemungkinan evakuasi, Judha menyebut akan dilakukan jika kondisi di lapangan mengharuskan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk kemungkinan adanya warga asal Jatim.
“Kami masih menunggu informasi tentunya, apakah ada dari WNI tersebut merupakan warga Jawa Timur. Tapi semua terkoordinasi di Kementerian Luar Negeri,” katanya.
Ia menambahkan para WNI yang hadir di Nepal bukan tenaga kerja migran asal Jatim yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, melainkan peserta kegiatan konferensi.
Sebelumnya, Nepal dilanda unjuk rasa besar yang dipimpin generasi muda memprotes pemblokiran media sosial dan meluas menjadi aksi antikorupsi.
Kerusuhan menyebabkan istri mantan Perdana Menteri Nepal, Rajyalaxmi Chitrakar, tewas. Pemerintahan sipil runtuh setelah militer mengambil alih kekuasaan menyusul pengunduran diri PM KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
ASN di DIY Diminta Tinggalkan Kendaraan Pribadi Ketimbang WFA
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Catat, Ini Lokasi dan Tarif Parkir Resmi Kota Jogja Tahun 2026
- Pengolahan Mandiri Efektif, Sampah Residu di Demangan Jogja Berkurang
- Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
- Kelelahan, Polisi Kapospam Tugu Jogja Meninggal Dunia Saat Bertugas
- Posko THR Bantul Terima 20 Aduan, 5 Kasus Dilimpahkan ke Provinsi
- KPK Dalami Pihak Sentral Lain dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
Advertisement
Advertisement







