Banjir Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab Jembrana Fokus Evakuasi Warga

Harianjogja.com, DENPASAR—Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali mempertimbangkan penetapan status darurat terkait banjir di wilayahnya. Sementara Pemkot Denpasar fokus ke evakuasi warga.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Artana Putra mengatakan pihaknya saat ini memprioritaskan keselamatan warga, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan dasar seperti air bersih yang biasanya dibutuhkan masyarakat saat bencana.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan untuk mendata kerusakan serta bantuan yang dibutuhkan warga. Masukan-masukan pihak kecamatan dan desa akan dijadikan pertimbangan apakah perlu menetapkan status darurat terkait banjir ini," katanya, Rabu (10/9/2025)

BACA JUGA: Gubernur Bali Minta Wali Kota Denpasar Data Jumlah Kerugian Akibat Banjir

Untuk mencukupi kebutuhan makan korban banjir, kata dia, pihaknya juga akan membuka dapur umum gabungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Sesuai instruksi bupati, seluruh pegawai harus siap siaga membantu korban bencana. Salah satunya dengan membuka dapur umum gabungan OPD," katanya.

Kepala Dinas Sosial Jembrana dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata mengatakan, dapur umum akan dibuka di Posko BPBD. Adapun Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menginstruksikan kepada pejabat, pegawai, aparatur desa/kelurahan hingga kepala lingkungan untuk siap siaga membantu masyarakat.

Karena luasnya wilayah yang terdampak, hingga saat ini belum diperoleh data pasti jumlah rumah warga yang terendam. Selain merendam wilayah yang luas, banjir di Kabupaten Jembrana juga menyebabkan dua orang meninggal dunia serta kemacetan panjang di jalan raya Denpasar-Gilimanuk.

Pemkot Denpasar

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Provinsi Bali belum mengeluarkan status kebencanaan akibat banjir yang melanda hampir seluruh kota sejak dini hari tadi, karena masih memfokuskan mengevakuasi warga terdampak banjir.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di Denpasar, Rabu, mengatakan saat ini pemerintah masih berfokus pada evakuasi warga yang terjebak di rumah maupun terseret arus sungai.

“Ya tentu sekarang kami belum bisa (menentukan status kebencanaan) karena saya dari jam 4 pagi bersama pak wakil di lapangan, belum menentukan, sekarang kami turun untuk penyelamatan, evakuasi dulu, itu prioritasnya,” kata dia.

BACA JUGA: Bali Dilanda Banjir, Tim SAR Kesulitan Akses ke Sejumlah Titik

Jaya Negara mencatat hingga siang ini setidaknya tiga orang dinyatakan meninggal dunia, dua orang hilang, dan banyak yang telah dievakuasi ke posko pengungsian seperti balai-balai banjar.

“Yang jelas pasti kita akan bahas status darurat bencana karena itu dasar kita untuk mengeluarkan anggaran darurat kebencanaan untuk menanggulangi para korban,” ujarnya.

Dari pemetaan Pemkot Denpasar setidaknya ada tujuh titik banjir terparah yaitu di kawasan Pasar Badung dan sungai Tukad Badung yang berhimpitan, Kertalangu, Padangsambian Kaja, Pura Demak, Sidakarya, Panjer, dan Pemogan di kawasan Taman Pancing.

Wali kota melihat kondisi ini diakibatkan oleh beban di hulu Tukad Badung yang cukup tinggi akibat hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 24 jam, bahkan ia mengaku selama hidupnya kondisi ini pertama kali terjadi di ibu kota Provinsi Bali itu.

“Jam 2 dini hari sudah tinggi dan sekarang RS Wangaya dalam kondisi darurat, listrik mati, genset tidak bisa hidup, sekarang kami sewa karena meluapnya Tukad Badung tinggi sekali menyebabkan airnya ke Pura Demak, semua sumbernya dari Tukad Badung,” kata dia.

Selain mengevakuasi korban di lokasi-lokasi banjir yang tingginya menyentuh atap rumah warga, Pemkot Denpasar juga mulai mendata korban dan kerusakan salah satunya runtuhnya dua bangunan toko kain di Jalan Sulawesi akibat derasnya sungai Tukad Badung.

“Kami akan siapkan dari dana bencana untuk kerugian pedagang, tidak di sini saja tapi banyak dari Padangsambian ada rumahnya jebol, temboknya jebol, banyak kerugian mobil, kami sekarang minta kades/lurah mendata, kita mendata kerugian yang ditimbulkan di desa-desa, kerugiannya kita akan ganti rugi,” ucap Jaya Negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara