Di AS, Departemen Pertahanan Segera Diubah Jadi Departemen Perang

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Amerika Serikat (AS) segera mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, mengembalikan sebutan yang terakhir dipakai pada era 1940-an.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (5/9/2025) waktu setempat.

Melansir Bloomberg, langkah ini sejalan dengan keinginannya menegaskan kembali proyeksi kekuatan militer AS. Rencana perubahan nama tersebut disampaikan seorang pejabat Gedung Putih dengan syarat anonim, menjelang penandatanganan perintah eksekutif.

Menurut pejabat itu, perubahan akan mencakup penamaan ulang ruang konferensi pers Pentagon menjadi “Pentagon War Annex” serta modifikasi situs web dan papan nama resmi departemen.

Trump sudah lama menggulirkan wacana penggantian nama departemen itu, meski di sisi lain dia kerap mengklaim berhasil mengakhiri sejumlah perang luar negeri dan layak meraih Nobel Perdamaian.

Dalam berbagai unggahan di media sosial, Trump berulang kali menyebut Menteri Pertahanan Pete Hegseth sebagai Menteri Perang (Secretary of War) dan bahkan meminta pendapat pengikutnya apakah nama departemen perlu diganti.

“Kita memenangkan Perang Dunia I, kita memenangkan Perang Dunia II, kita memenangkan segalanya, dan menurut saya nama ini jauh lebih tepat. (Department of) Defense terdengar terlalu defensif. Kita memang ingin bertahan, tetapi kita juga harus siap menyerang bila perlu. Jadi, menurut saya nama ini lebih cocok," ujar Trump kepada wartawan di Oval Office bulan lalu.

BACA JUGA: Daftar Drama Korea Baru yang Tayang September 2025

Trump tidak memedulikan fakta bahwa perubahan nama resmi Departemen Pertahanan kemungkinan memerlukan persetujuan Kongres

“Kami akan melakukannya saja. Saya yakin Kongres akan ikut mendukung. Bahkan saya rasa kita tidak butuh itu,” katanya.

Hegseth sendiri mengunggah laporan Fox News Digital di platform X dengan nama baru departemennya. Sehari sebelumnya, dalam pidato di Fort Benning, dia memberi isyarat perubahan dengan mengatakan jabatannya mungkin memiliki sedikit perbedaan sebutan besok.

Trump dan Hegseth memang berusaha menampilkan citra militer AS yang lebih garang. Meski Trump mengklaim telah mengakhiri setidaknya tujuh konflik bersenjata, pada periode keduanya dia juga meluncurkan sejumlah serangan militer, termasuk pemboman terhadap pemberontak Houthi di Yaman, serangan ke program nuklir Iran, hingga operasi terbaru menargetkan penyelundup narkoba di Laut Karibia.

Trump juga menuai kontroversi dengan melibatkan militer dalam penegakan hukum imigrasi dan keamanan perbatasan, termasuk pengerahan Garda Nasional bersenjata sebagai bagian dari kendalinya atas kepolisian Washington DC.

Dia bahkan memberi sinyal kebijakan serupa bisa meluas ke kota-kota dengan wali kota dari Partai Demokrat, seperti Chicago dan New York.

Sebagai catatan, Departemen Perang berdiri sejak 1789 hingga digabungkan dengan Departemen Angkatan Laut dan Angkatan Udara melalui National Security Act tahun 1947, membentuk National Military Establishment. Dua tahun kemudian, lembaga itu resmi berganti nama menjadi Departemen Pertahanan.

Trump menugaskan Hegseth untuk membangun kembali kekuatan militer yang menurutnya sempat merosot pada era Presiden Joe Biden. Pemerintahannya juga mengklaim angka perekrutan militer yang tinggi sebagai bukti dukungan publik terhadap kebijakan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com