Yusril Ungkap Pemerintah Belum Bahas Pengganti Kepala KSP
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan penyadapan lembaga negara setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
Ribuan publik Malaysia dari berbagai unsur memadati Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia untuk melakukan demonstrasi, Sabtu (26/7/2025). /Antara.
Harianjogja.com, KUALA LUMPUR—Ribuan publik Malaysia dari berbagai unsur memadati Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia untuk melakukan demonstrasi, Sabtu (26/7/2025).
Dilansir Antara para demonstran tampak mengenakan pakaian serba hitam, menuntut berbagai isu terkait kepemimpinan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para demonstran berkumpul di empat titik sejak pagi hari, antara lain di Dataran Sogo, Masjid Jamek, Masjid Negara dan Pasar Seni. Selanjutnya pada Sabtu siang, para demonstran bertolak ke Dataran Merdeka sebagai titik pusat aksi.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Dosen Pemimbing Akademik Kasmudjo Sempat 4 Kali ke Pabrik Kayu Miliknya
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dikabarkan akan ikut serta melakukan demonstrasi di Dataran Merdeka.
Sebelumnya, Sekretaris politik Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Shamsul Iskandar, mengatakan rencana aksi protes "Turun Anwar" yang bergulir 26 Juli 2025 hanya merupakan kepentingan politis segelintir pihak.
Dia menegaskan hal itu hanya upaya politik kelompok kecil yang berusaha mempertahankan keberadaannya, seraya mengatakan protes itu bukan wujud nyata ketidakpuasan rakyat kepada kepemimpinan Anwar Ibrahim.
"[Protes] Ini bukan tentang rakyat, ini tentang sekelompok kecil yang mencoba membalikkan apa yang gagal mereka capai melalui kotak suara," kata Shamsul Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan penyadapan lembaga negara setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
Sepuluh negara memiliki aturan penyadapan komunikasi yang mengatur kewenangan, prosedur, pengawasan, dan larangan penyadapan ilegal.
BPS DIY memproyeksikan produksi beras 2026 mencapai 329.020 ton, naik 5,79% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kasus penyadapan Listyo Sigit Cs disorot pengamat. Bambang Rukminto mendesak polisi mengusut pihak yang memerintahkan penyadapan.
PAD wisata Bantul terancam kembali tak mencapai target. DPRD menyoroti penurunan kunjungan dan potensi kebocoran retribusi.
Gerindra mendesak Polri mengungkap otak, pemberi perintah, dan pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.