Advertisement
KLH Desa Pemda Segera Cabut Izin Perusahaan Langgar Alih Fungsi Lahan di Kawasan Puncak
Foto ilustrasi. (Antara)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Lingkungan Hidup mendesak pemerintah daerah untuk segera membatalkan dokumen perizinan dan persetujuan lingkungan kepada kegiatan usaha di kawasan tidak sesuai dengan peruntukkannya di Puncak, Jawa Barat.
Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan telah menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada 13 pelaku usaha/kegiatan yang melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 dari 33 KSO yang ada. Sembilan di antara KSO itu tengah diminta pembatalan perizinan dan pencabutan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Advertisement
BACA JUGA: Kelestarian Air Jadi Tanggung Jawab Bersama
"Beberapa waktu yang lalu Pak Menteri LH sudah bersurat ke pemerintah daerah, ke Dinas Lingkungan Hidup, untuk mencabut izin-izin yang sudah diberikan. Karena berdasarkan kajian bahwa daerah tersebut lahannya tidak diperuntukkan bagi kegiatan usaha dan juga ada beberapa yang adanya di area tambahan yang tidak berizin," ujar Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan dilansir Antara, Sabtu (10/5/2025).
Dalam pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh KLH menemukan bahwa hanya 160 hektare area KSO tersebut yang sudah memiliki izin dari 350 hektare yang telah digunakan atau akan dimanfaatkan.
Langkah tegas paksaan pemerintah tersebut dilakukan mengingat pihaknya menjalankan tugas pengawasan ketika pemerintah daerah belum melakukannya secara maksimal. Pengenaan sanksi itu juga dilakukan ketika ditemukan pelanggaran menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan makhluk hidup.
Alih fungsi lahan di wilayah hulu Puncak tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Paksaan pemerintah yang sudah diberikan kepada 13 KSO tersebut mewajibkan mereka untuk menghentikan kegiatan, melakukan pembongkaran mandiri, dan rehabilitasi kawasan dengan melakukan penanaman vegetasi yang sesuai di wilayah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pro-Kontra Gelar Pahlawan untuk Soeharto Mencuat Lagi
Polisi Tetapkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia Pulangkan Dua Terpidana Narkoba Asal Inggris
Presiden Prabowo Berkomitmen Berantas Pungli Demi Investasi
Advertisement
Gempa Guncang Tarakan Pagi Ini
Lagi, Anggota TNI Tewas Akibat Ulah Senior Arogan
2 Tersangka Korupsi CSR BI Masih Melenggang Bebas, KPK Disorot
Menteri PKP Serahkan Rumah Bantuan Swasta untuk Warga Kurang Mampu
Redam Konflik Sosial, Polda Jatim Kirim Brimob ke Pulau Kangean
Advertisement
Tiga Rumah Sakit di Jember Diduga Manipulasi Klaim BPJS Kesehatan
Kolaborasi Matcha Jepang-Bakpia Kukus di 40 Tahun Kyoto-Yogyakarta
Ganggu Petani, Mafia Pangan akan Dilawan Mentan
Disokong Dana LPDB Rp200 M, Koperasi Siap Memasok Bahan Baku untuk MBG
BPS: 6,3 Juta Orang Bekerja di Sektor Transportasi dan Pergudangan
Advertisement
Gerebek Kampung Ambon, Petugas Temukan Narkoba hingga Senpi
Berita Pilihan
- BPS: 6,3 Juta Orang Bekerja di Sektor Transportasi dan Pergudangan
- Serangan Beruang Meningkat, Jepang Izinkan Polisi untuk Menembak
- PBB Khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Akibat Perang di Sudan
- Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
- Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
Advertisement
Dua Hari Abrasi Pantai Trisik, Empat Bangunan Milik Warga Rusak
Advertisement
Deretan Makanan Khas Italia yang Tak Kalah Lezat dari Pizza
Advertisement
Berita Populer
- Ekonomi Global Diprediksi Pulih 2026, Investasi Emas Bakal Turun
- Satpol PP Bantul Tertibkan 1.961 Spanduk Liar
- Topan Kalmaegi Tewaskan 114 Orang, Filipina Tetapkan Bencana Nasional
- Minuman Alami Pereda Refluks Asam Lambung
- Kapasitas Produksi Garam di Pantai Sepanjang Terus Ditingkatkan
- Operasi Zebra Digelar Jelang Libur Nataru 2025
- Siasat Bantul Jaga Pembangunan di Tengah Ketidakpastian Anggaran
Advertisement
Advertisement
