Advertisement
Menteri LH: Indonesia Terjebak Tiga Krisis Global Lingkungan
Kebakaran hutan - Harian Jogja - dok
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR—Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan Indonesia saat ini berada dalam pusaran triple planetary crisis atau tiga krisis global sekaligus, yakni krisis iklim, krisis pencemaran, dan krisis sampah.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif saat menghadiri kegiatan Aksi Bersih Sungai dan penanaman pohon di aliran Sungai Cikeas, Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.
Advertisement
“Kita benar-benar berada di dalam pusaran triple planetary crisis. Ini bukan lagi isu global yang jauh, melainkan tantangan nyata yang kita hadapi dari hari ke hari,” kata Hanif.
Ia mengacu pada data UNFCCC yang mencatat suhu global pada 2024 menjadi yang terpanas sepanjang sejarah, dengan kenaikan mencapai 1,4 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri.
BACA JUGA
“Kenaikan suhu 1,4 derajat ini berdampak besar bagi negara tropis seperti Indonesia. Curah hujan ekstrem, bencana hidrometeorologi, banjir, hingga kenaikan muka air laut kini menjadi pola baru, bukan lagi anomali,” ujarnya.
Selain krisis iklim, Hanif menyoroti persoalan pencemaran sungai yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, hampir tidak ada sungai di Indonesia yang benar-benar terbebas dari sampah.
“Sepanjang saya bertugas, nyaris tidak ada sungai kita yang benar-benar bersih dari sampah, baik plastik maupun limbah lainnya. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Hanif menegaskan sebagian besar sampah laut bermula dari daratan dan aliran sungai, sehingga penanganannya harus dimulai dari hulu.
“Sampah laut berawal dari sampah sungai. Dari daratan yang masuk ke sungai lalu ke laut dan memperparah krisis iklim. Karena itu, kita harus bergerak dari hulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui National Plastic Action Plan serta kerja sama dengan berbagai mitra internasional untuk menekan laju pencemaran dan krisis sampah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hazuarli Halim, menilai krisis lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan keagamaan masyarakat.
“Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Karena itu, kita wajib menjaga keseimbangan lingkungan yang telah Allah ciptakan,” kata Hazuarli.
Ia menegaskan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, danau, serta laut, telah difatwakan haram oleh MUI karena membawa mudarat bagi kehidupan dan kesehatan.
“Menjaga lingkungan adalah kewajiban dan berpahala, sementara mencemarinya adalah haram dan berdosa. Ini harus menjadi kesadaran kolektif,” ujarnya.
Hazuarli berharap pendekatan keagamaan dapat memperkuat gerakan nasional pengelolaan sampah, khususnya melalui literasi lingkungan di masjid serta kegiatan dakwah, agar perubahan perilaku masyarakat berlangsung secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
ASN di DIY Diminta Tinggalkan Kendaraan Pribadi Ketimbang WFA
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Catat, Ini Lokasi dan Tarif Parkir Resmi Kota Jogja Tahun 2026
- Pengolahan Mandiri Efektif, Sampah Residu di Demangan Jogja Berkurang
- Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
- Kelelahan, Polisi Kapospam Tugu Jogja Meninggal Dunia Saat Bertugas
- Posko THR Bantul Terima 20 Aduan, 5 Kasus Dilimpahkan ke Provinsi
- KPK Dalami Pihak Sentral Lain dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
Advertisement
Advertisement






