Advertisement
Industri Alkes Cemas Hadapi Dampak Kebijakan Tarif Timbal Balik AS
Suasana Focus Group Discussion bertema Kajian Dampak Pelonggaran Kuota Impor, Pertek, & TKDN terhadap Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional di Jogja, 5 Mei 2025. - Harian Jogja/Yosef Leon.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sektor industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri mengaku khawatir atas kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang diberlakukan Amerika Serikat atau dikenal dengan tarif trump.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) Imam Subagyo meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis yang berpihak pada industri nasional.
Advertisement
“Pemerintah AS memberlakukan kebijakan ini untuk melindungi industrinya. Indonesia pun seharusnya bersikap serupa—memprioritaskan perlindungan bagi industri dalam negeri,” kata Imam dalam Focus Group Discussion bertema Kajian Dampak Pelonggaran Kuota Impor, Pertek, & TKDN terhadap Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional di Jogja, 5 Mei 2025.
BACA JUGA: Donald Trump Umumkan Bakal Pertimbangkan Turunkan Tarif Impor untuk China
Imam menyebut pelaku industri alkes sudah terbiasa menghadapi tantangan, namun tetap mewaspadai potensi dampak kebijakan ini. “Kami khawatirkan bukan tarifnya, melainkan bagaimana respons pemerintah. Selama masa tunggu, kami ingin memberikan masukan agar keputusan yang diambil tidak merugikan industri lokal,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa diungkapkan Ketua Umum HIPELKI, Randy H. Teguh. Ia menekankan salah langkah dalam merespons kebijakan AS bisa membuat industri kesehatan Indonesia mundur. “Saat pandemi Covid-19, kita menyadari pentingnya kemandirian alkes. Pemerintah saat itu sukses menggandakan jumlah industri alkes dari 313 menjadi 891 pada 2021. Jangan sampai capaian ini tergerus,” katanya.
Guru Besar FK-KMK UGM Profesor Laksono Trisnantoro turut menyampaikan rekomendasi agar sektor alkes tetap berkelanjutan dan mandiri. Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor antara Kemenkes, BPJS, Kemenkeu, dan Bappenas untuk kebijakan pembiayaan yang berbasis bukti. Selain itu juga perlu penguatan kapasitas institusi, terutama manajemen rumah sakit dalam menilai kebutuhan dan efektivitas alat kesehatan.
"Publik juga harus diedukasi untuk meningkatkan literasi soal JKN, teknologi medis, dan penggunaan alkes secara rasional serta penguatan ekosistem industri dengan menjaga kolaborasi antara peneliti, produsen, dan laboratorium yang telah terbentuk sejak pandemi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya ke Pantai Parangtritis dan Baron, 9 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Akuisisi AI Manus oleh Meta Disorot, China Evaluasi Kontrol Ekspor
- Ekonom UMY Proyeksikan Ekonomi DIY 2026 Tumbuh di 4,9-5,5 Persen
- KUHAP Baru Berlaku, Satpol PP Bantul Masih Tunggu Aturan Teknis
- Pekan ke-17 Super League Panas, Dua Laga Penentu Puncak
- Mobil Terbakar di Condongcatur, Diduga Akibat Selang BBM Bocor
- Pakar UI Usul Polri Punya Dua Wakapolri, Ini Alasannya
- Lenovo Pamer AI Glasses Concept di CES 2026
Advertisement
Advertisement




