5 Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Ini Hasil Investigasi Kemenimipas
Kemenimipas mengungkap hasil investigasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural dinonaktifkan terkait peristiwa tersebut.
Hakim Djuyamto tersangka penerima suap Rp7,5 miliar di kasus korupsi minyak goreng. /Bisnis.
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengupayakan pembangunan hukum nasional ketika menanggapi sejumlah kasus dugaan suap yang menjerat hakim di tanah air.
Muzani mengatakan masalah itu bahkan menjadi fokus perhatian sejak awal Prabowo menjabat sebagai presiden. "Sejak awal Pak Prabowo sangat memberi catatan serius terhadap upaya pembangunan hukum nasional kita," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurut Muzani, persoalan hukum menjadi salah satu titik rawan yang perlu dilakukan pembenahan agar kasus-kasus yang mencederai lembaga peradilan di tanah air tidak terus berulang.
"Jangan sampai persoalan hukum selalu menjadi problem di kemudian hari dan ada celah bagi masalah-masalah baru yang terungkit atau terungkap," ucapnya.
Muzani mengatakan Presiden Prabowo hendak melakukan penataan terhadap pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan para aparat penegak hukum yang berintegritas dan berdedikasi.
"Sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara," ujarnya.
Ketua MPR menambahkan bahwa Presiden Prabowo hendak melakukan penataan pembangunan hukum nasional secara komprehensif dengan menyerap masukan dari para ahli hukum di tanah air.
"Beliau ingin terus mendapatkan pandangan dari para ahli hukum yang memiliki keteguhan dan memiliki keinginan yang sama bagaimana Republik Indonesia itu menjadi sebuah negara hukum yang tangguh," katanyaa.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim (Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto) sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp60 miliar.
Suap tersebut diberikan kepada hakim agar memberikan vonis ontslag atau putusan lepas kepada tiga perusahaan yang terlibat kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenimipas mengungkap hasil investigasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural dinonaktifkan terkait peristiwa tersebut.
Jadwal SIM Keliling Jogja Selasa 29 September 2026 tersedia di sejumlah lokasi. Cek jam layanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 29 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Dua narapidana Lapas Cibinong diperiksa setelah ditemukan Ombudsman di area SAE yang disebut sebagai klaster mewah.