Advertisement
Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim Diperiksa Kemendagri
Bupati IndramayuLucky Hakimdijadwalkan akan diperiksa oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, Selasa (8/4/2025) terkait liburan ke Jepang yang tidak mengantongi izin. - Instagram.
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG—Bupati Indramayu Lucky Hakim dijadwalkan akan diperiksa oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, Selasa (8/4/2025) terkait liburan ke Jepang yang tidak mengantongi izin.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku sudah menerima surat pemberitahuan jika Lucky akan menjalani pemeriksaan oleh Kemendagri dalam rangka penegakan aturan.
Advertisement
“Jadi nanti kita tunggu saja pemeriksaan Dirjen kesimpulannya seperti apa,” katanya dilansir Bisnis Selasa (8/4/2025).
BACA JUGA: Begini Kronologi Cabup Indramayu Nina Agustina Marah dengan Warga
Menurutnya pemeriksaan kepala daerah karena melanggar aturan seperti yang terjadi pada Lucky Hakim bisa menjadi peringatan bagi kepala daerah lain. “Ini pemeriksaan [oleh] Dirjen ini warning. Saya pikir enggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini,” katanya.
Diakui KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, sanksi yang akan diterima oleh Lucky jika berkaca pada aturan sangat berat karena berupa pemberhatian sementara. Ia menyerahkan sanksi maksimal itu diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Lucky.
“Ya memang agak berat, misalnya diberhentikan selama 3 bulan. Tapi 3 bulan berhentinya setelah itu nah selama 3 bulan diberhentikan itu dijabat oleh wakilnya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Itu sanksinya itu. Itu sanksi maksimal ya, mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya,” ucap KDM.
BACA JUGA: Warga Jogja Ini Menangkan Hadiah Utama JLC Lucky Draw 2024
Semalam Lucky sudah menghadiri pertemuan dengan dirinya via aplikasi Zoom melanjutkan permohonan maaf yang disampaikan melalui whatsapp sebelumnya. Lucky semalam kembali menjelaskan jika ia ke Jepang untuk memenuhi janji pada anak-anaknya.
“Tapi saya jelasin Pak Lucky memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementerian Komdigi Fasilitasi Pelatihan Talenta Digital Gratis dari Yandex
BNN Sebut Potensi Paling Besar Penyalahgunaan Narkoba Ada di Kelompok Remaja
Presiden Perintahkan Menteri Keuangan Siapkan Anggaran Sekolah Rakyat
Advertisement
Kementerian Sosial Umumkan Desk Sekolah Rakyat Dibuka Hari Ini
Penggelapan Dana MBG, BGN Bantu Mediasi Mitra dengan Yayasan
16 Jenazah Korban Pembunuhan KKB di Yahukimo Telah Ditemukan
Advertisement
Ini Prosedur dan Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemilik Paspor Israel Dilarang Masuk Maldives
- Presiden Perintahkan Menteri Keuangan Siapkan Anggaran Sekolah Rakyat
- Dokter kandungan Diduga Lecehkan Pasien di Garut, Kementerian PPPA Sebut Sudah Dua Korban Melapor
- Penculikan Anak di Pasar Rebo Jakarta, Pelaku Perkosa dan Sekap Korban Selama 4 Hari
- China Larang Maskapai Terima Pesawat Boeing
Advertisement
Jadwal dan Lokasi Layanan Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Kamis 17 April 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- China Larang Maskapai Terima Pesawat Boeing
- Atasi Masalah Sampah, Ahmad Luthfi Inisiasi Pembangunan Zonasi TPST Regional di Jawa Tengah
- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Tawarkan Langsung Investasi Kepada 100 Investor dari 5 Negara
- Tak Hanya di Mal, Mantan Artis Drama Kolosal Sekar Arum juga Beramal Rp10 Juta ke Masjid Istiqlal dengan Uang Palsu
- Akibat Serangan Israel di Gaza, 1.400 Petugas Medis Dilaporkan Tewas
- Kasus Dugaan Suap Perkara Ekspor Minyak Goreng Melibatkan Hakim, Panitera, Pengacara hingga Swasta, Berikut Datanya
- Trump Akhirnya Meminta China Negosiasi Soal Tarif Dagang
Advertisement
Advertisement
