F1 Qatar dan Abu Dhabi Tetap Digelar, FIA Siapkan Dua Seri
F1 Qatar dan Abu Dhabi tetap digelar sesuai jadwal 2026. FIA menyatakan siap menggelar dua seri terakhir di tengah ketegangan Timur Tengah.
Bendera Israel. Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Maldives mengeluarkan larangan pemegang paspor Israel menuju ke wilayah negara kepulauan.
Kebijakan itu diumumkan langsung secara resmi oleh Presiden Mohamed Muizzu, Selasa (15/4/2025). Hal ini dilakukan oleh sikap politik Maladewa atas konflik yang terus berkecamuk di Gaza dan solidaritas terhadap rakyat Palestina.
"RUU tersebut sebagai refleksi yang jelas dari pendirian kami terhadap kekejaman yang sedang berlangsung di Palestina, dan menegaskan kembali solidaritas yang tak tergoyahkan dengan rakyat Palestina," kata Muizzu seperti dilansir akun Facebook resmi, dilihat Kamis (17/4/2025).
Keputusan tersebut juga menyusul pengesahan Amandemen Ketiga Undang-Undang Imigrasi Maldives, yang disahkan oleh Majelis Rakyat pada tanggal 15 April. Kantor Presiden juga mengatakan bahwa pengesahan tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam menanggapi kekejaman yang terus berlanjut dan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina.
"Maldives terus mengadvokasi akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional dan tetap vokal di berbagai platform internasional dalam mengutuk tindakan Israel," kata pernyataan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
F1 Qatar dan Abu Dhabi tetap digelar sesuai jadwal 2026. FIA menyatakan siap menggelar dua seri terakhir di tengah ketegangan Timur Tengah.
Nasdem Gunungkidul menargetkan 11 kursi DPRD agar merebut posisi ketua dewan serta menyiapkan langkah untuk memenangkan Pilkada mendatang.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.