Advertisement
Militer Larang Jurnalis Meliput Wilayah yang Hancur Akibat Gempa Myanmar
Seismograf gempa bumi - Ilustrasi - StockCake
Advertisement
Harianjogja.com, MYANMAR—Jurnalis internasional dilarang oleh Junta Militer Myanmar mengakses daerah yang hancur akibat gempa bermagnitudo 7,7. Juru Bicara Militer Zaw Min Tun mengatakan larangan itu tidak lepas dari situasi yang tak memungkinkan. Kondisi ini seperti kurangnya layanan air, listrik, dan akomodasi. “[Jurnalis asing] tidak mungkin datang, tinggal, mencari tempat berteduh, atau bergerak di sini. Kami ingin semua orang memahami hal ini,” ujarnya seperti dikutip dari Myanmar Now, Senin (31/3/2025).
Adapun gempa yang terjadi pada Jumat (28/3/2025) itu mengakibatkan kerusakan di Mandalay, Naypyidaw, serta di beberapa bagian wilayah Sagaing dan negara bagian Shan selatan. Departemen Meteorologi dan Hidrologi Myanmar telah melaporkan 34 gempa susulan sejak Jumat. Hal ini semakin memperparah krisis.
Advertisement
BACA JUGA : Pohon Tumbang Timpa Jemaah Salat Id di Alun-Alun Pemalang, Dua Meninggal Dunia
Hingga saat ini, militer menyebut jumlah korban tewas sekitar 1.700 orang. Sementara, lebih dari 3.400 orang terluka dan lebih dari 300 orang masih hilang. Kepala Junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing memperingatkan bahwa jumlah kematian dapat meningkat dan pemerintahannya menghadapi situasi yang menantang. India, Cina, dan Thailand termasuk di antara negara tetangga Myanmar yang telah mengirimkan bahan bantuan dan tim, bersama dengan bantuan dan personel dari Malaysia, Singapura, dan Rusia. "Kerusakan telah meluas, dan kebutuhan kemanusiaan meningkat setiap jamnya," kata Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam sebuah pernyataan.
Menurutnya, dengan meningkatnya suhu dan mendekatnya musim hujan dalam hitungan minggu, ada kebutuhan mendesak untuk menstabilkan masyarakat yang terkena dampak sebelum krisis sekunder yang muncul. Imbas gempa, infrastruktur penting - termasuk jembatan, jalan raya, bandara, dan rel kereta api - di negara berpenduduk 55 juta jiwa ini rusak. Hal ini memperlambat upaya kemanusiaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementerian HAM Serap Anggaran Rp77,6 Miliar
KPK Temukan 17 Masalah di RUU KUHAP, Ini Daftarnya
Daur Ulang SIM Card Perlu Diawasi untuk Cegah Penipuan Online
Advertisement
Menkop Budi Arie: Di Koperasi Merah Putih Harga LPG 5 Kg Hanya Rp18 Ribu
Advertisement
KPK Periksa Mantan Stafsus Cak Imin Terkait Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Bangunan Ambruk di Jepang, 1 Pekerja Magang Asal Indonesia Tewas
Rapor Pendidikan Indonesia 2025 Diluncurkan, Ini Linknya
Advertisement
Berita Pilihan
- Rapor Pendidikan Indonesia 2025 Diluncurkan, Ini Linknya
- Soal Serangan Udara Israel ke Suriah, AS Bantah Terlibat
- Profil Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina yang Hari Ini Menikah dengan Anak Pertama Dedi Mulyadi
- Siap-siap, Indonesia akan Dibanjiri Produk AS, Usai Trump Berlakukan Tarif Impor 19 Persen
- Syarat dan Cara Mendaftar Beasiswa Unggulan 2025
Advertisement
384 Wisatawan Tersengat Ubur-Ubur di Kawasan Pantai Parangtritis Selama Liburan Sekolah
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Klarifikasi GoTo Terkait Mantan Petingginya Terseret Dugaan Korupsi Chromebook
- Diperiksa dari Pagi hingga Malam, Nadiem Makarim Belum Ditetapkan Tersangka, Ini Alasan Kejagung
- Kepala BNN Larang Anggotanya Tangkap Pengguna Narkoba
- Indonesia akan Beli Energi AS Senilai 15 Miliar Dolar dan 50 Jet Boeing
- Daftar Beras Premium Diduga Oplosan, Mulai Dari Sania Hingga Sentra Ramos
- Syarat dan Cara Mendaftar Beasiswa Unggulan 2025
- Alasan Kejagung Belum Tetapkan Nadiem Makariem Jadi Tersangka Kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek
Advertisement
Advertisement
