Advertisement
Operator Jalan Tol yang Tidak Memenuhi Standar Pelayanan Minimum Bakal Kena Sanksi
Ilustrasi jalan tol, tol jogja/solo / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Operator jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada ruas tol yang dikelola, bakal dikenakan sanksi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Roy Rizali Anwar menegaskan saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menggodok aturan baru yang bakal segera meluncur pada awal Semester II/2025.
Advertisement
“Perubahan parameter tentang sanksi administratif sedang disusun dan ditargetkan ditetapkan pada akhir Juli 2025,” kata Roy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Lebih lanjut, Roy menyebut aturan yang bakal mengatur pemberian sanksi bagi BUJT yang tak memenuhi SPM itu akan berbentuk Peraturan Menteri (Permen).
BACA JUGA: Viral Indonesia Gelap, Luhut Binsar Pandjaitan: Yang Gelap Kau Bukan Indonesia
Adapun, dalam aturan saat ini BUJT yang tak memenuhi SPM hanya diganjar sanksi berupa tidak dapat melakukan penyesuaian tarif sebagaimana dimuat dalam PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.
Dalam beleid itu, Pasal 83 ayat (1) menjelaskan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri setiap dua tahun sekali berdasarkan dua hal. Pertama, terkait inflasi dan kedua terkait pemenuhan SPM jalan tol.
“Dengan adanya penundaan penyesuaian tarif sebetulnya badan usaha sudah mengalami kerugian finansial,” tegas Roy.
Roy lantas memberi contoh salah satu Jalan Tol yang sempat tertunda melakukan penyesuaian tarif yakni ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek). Di mana, proses penyesuaian tarif ruas ini terhambat selama 16 bulan.
“Salah satu penundaan penyesuaian tarif akibat tak memenuhi SPM adalah Tol Japek, ruas Japek seharusnya penyesuaian tarif 2 Oktober 2022 namun tertunda selama kurang lebih 16 bulan akibat SPM yang belum terpenuhi penyesuaian tarif terakhir pada 2 Februari 2024,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
2.460 Personel Gabungan Kawal Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda Hari Ini
Sejumlah Kota Besar di Indonesia Diperkirakan Hujan Hari Ini, Termasuk Jogja
Hasto Ditahan KPK, Peluang Besar bagi PDIP Jadi Oposisi
Advertisement
KPK: Harun Masiku Lolos dari OTT Karena Intervensi Hasto Kristiyanto
Pasar Properti di DIY dan Jateng Dinilai Masih Potensial
Pesawat Bertabrakan di Angkasan ,Dua Orang Dipastikan Tewas
Advertisement
2 Hari, 3 Anggota PDIP Ditahan KPK karena Kasus Korupsi dan Suap
Waspada! OJK Sebut Modus Penipuan Keuangan Semakin Meningkat dan Variatif
Ditahan KPK, Hasto Minta Jokowi dan Keluarga Juga Diperiksa
Yusril Ihza Mahendra Hormati Keputusan Penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto Pakai Rompi Oranye KPK, Ini Lokasi Penahanannya
Advertisement
Viral di Media Sosial, Ini Profil Band Sukatani Pelantun Lagu Bayar Bayar Bayar
Berita Pilihan
- Brian Yuliarto Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT Mahasiswa
- 2.460 Personel Gabungan Kawal Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda Hari Ini
- Waspada! OJK Sebut Modus Penipuan Keuangan Semakin Meningkat dan Variatif
- Rumah Budi Daya Ganja Empat Lantai di Thailand Terbakar, Warga Sekitar Tertawa Tanpa Alasan
- Polisi Tetapkan Nikita Mirzani Tersangka Kasus Pemerasan, Begini Kronologis Kasusnya
Advertisement
Ular Kobra Masuk Kamar Mandi Rumah Warga di Wijirejo Pandak
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Luhut Klaim UEA Akan Investasi Rp163 Triliun ke Danantara
- Anies, Ahok, hingga Riza Patria Sambut Pramono-Rano di Balai Kota Jakarta
- Polisi Tetapkan Nikita Mirzani Tersangka Kasus Pemerasan, Begini Kronologis Kasusnya
- Resmi Dilantik Jadi Gubernur dan Wagub Jateng, Ini Program Prioritas Ahmad Luthfi dan Taj Yasin
- 100 Ton Kurma Bantuan Raja Salman Didistribusikan lewat Ormas dan Masjid di Indonesia
- Produksi Pakaian Masih Jadi Peluang Usaha Menjanjikan di Masa Depan
- Luhut Sebut Rockefeller Foundation Siap Bantu Program MBG
Advertisement
Advertisement
