Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara

Harianjogja.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya tidak hanya akan mengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK), tetapi juga aset negara lainnya seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Hotel Sultan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tengah melakukan langkah strategis dalam pengelolaan aset negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK), yang ke depannya akan diserahkan pengelolaannya kepada Danantara.

"Pertama yang ingin kami sampaikan adalah tidak hanya GBK. Jadi petunjuk Bapak Presiden adalah kita sebagai bangsa, pemerintah, punya kewajiban kita semua untuk mengidentifikasi semua aset bangsa kita yang kita miliki kan," kata Prasetyo saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kawasan GBK, yang di dalamnya termasuk Hotel Sultan, merupakan bagian dari aset tersebut.

"Nah berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan tentu menjadi bagian, ini seluruh kawasan GBK itu akan sedang proses akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara," katanya.

Meski begitu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses pengalihan pengelolaan ini tidak bisa disamakan secara teknis dan administratif karena bentuk badan hukumnya berbeda.

BACA JUGA: Hingga Maret 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Capai Rp4,66 Triliun

"Bahwa mekanismenya mungkin berbeda ya, karena kalau kawasan GBK kan BLU, ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif," ucapnya

Terkait aset lain, seperti kawasan Kemayoran dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memang akan dilakukan ke depan, tetapi Prasetyo menyampaikan bahwa saat ini prioritas pengelolaan baru mencakup GBK dan Kemayoran.

“Ada rencana [untuk TMII], tetapi memang sekali lagi belum. Ini baru GBK, kemudian Kemayoran, karena itu kan aset-aset yang ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara," katanya.

Ketika ditanya mengapa pengelolaan aset dialihkan ke Danantara padahal sebelumnya sudah berjalan lancar, Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi internal menunjukkan masih ada potensi yang belum tergarap optimal.

"Tentu gini, kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ. Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal GBKP bahwa hasilnya belum optimal."

Oleh sebab itu, dia berharap bahwa dengan pendekatan yang lebih profesional dari Danantara, hasil pengelolaan akan jauh lebih menguntungkan bagi negara.

“Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita,” imbuhnya.

Sementara itu, mengenai sengketa lahan Hotel Sultan, Prasetyo memastikan proses penyelesaian telah mendekati akhir.

“Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara gitu,” pungkas Prasetyo Hadi.el

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com