Advertisement
Desain Besar Otonomi Daerah Perlu Atur Soal Evaluasi Pemda
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Budi Setiyono. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG—Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Budi Setiyono memandang bahwa desain besar otonomi daerah yang sedang disusun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu mengatur evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah (pemda).
“Grand design [desain besar] otonomi daerah hendaknya tidak hanya berkaitan dengan pemekaran wilayah, melainkan juga mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah,” kata Prof. Budi, Kamis (26/12/2024).
Advertisement
Menurut dia, evaluasi diperlukan karena masih terdapat program dan kebijakan Pemerintahan Pusat yang tumpang tindih dengan kewenangan pemda, sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, kata dia, penjabaran dan penyelarasan pembagian kewenangan secara jelas antar-pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu dibuat segera.
BACA JUGA: Muncul Usulan Pemekaran Gunungkidul Jadi 2 Kabupaten
Sementara itu, dia menilai tidak ada urgensi untuk membahas pemekaran daerah dalam desain besar otonomi daerah yang sedang disusun tersebut. “Pemekaran membutuhkan banyak biaya, sedangkan ekonomi kita sedang sulit. Toh dengan teknologi e-government [pemerintahan berbasis elektronik] dan smart governance [tata kelola pemerintahan yang baik] sekarang, teritori tidak menjadi kendala berarti dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024) mengatakan desain besar otonomi daerah sedang disusun pemerintah untuk menyikapi 337 usulan pemekaran daerah.
Bima menjelaskan bahwa desain besar tersebut akan melihat kebutuhan ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota, di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Program 3 Juta Rumah Subsidi Akan Gunakan Data DTSEN
Begini Cara Lapor ke Disnaker Terkait Masalah Ketenagakerjaan
Advertisement
DPR Setujui Permohonan Pemberian Abolisi Terhadap Tom Lembong
2 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan LNG Ditahan KPK
Partai Buruh Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Advertisement
Pacu Jalur Viral Mendunia, Kini Sungainya Ditetapkan Jadi Kawasan Konservasi
2 Ribu Siswa Sekolah Rakyat Terima Bantuan PBI-JK
Butuh Anggaran Rp853 Triliun untuk Pembangunan Kereta Api hingga 2030
Respons Jokowi Terkait Sosok Inisial J Akan Jadi Ketua Dewan Pembina PSI
Advertisement
Berita Pilihan
- Begini Cara Lapor ke Disnaker Terkait Masalah Ketenagakerjaan
- 2 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan LNG Ditahan KPK
- Kartel Kokain Amerika Latin Mengincar Jalur Peredaran di Pusat Pariwisata Indonesia
- Innalillahi, Menteri Agama Suryadharma Ali Periode 2009-2014 Meninggal Dunia, Berikut Profil Singkatnya
- Menteri Amran: Pemerintah Siapkan Operasi Pasar Besar-Besaran
Advertisement
Dinsos Klaim Kebutuhan Guru Sekolah Rakyat di DIY Terpenuhi
Advertisement
Wujudkan Pariwisata Berbasis Budaya, InJourney dan Kementerian Kebudayaan Sinergi Melakukan Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur
Advertisement
Berita Populer
- Innalillahi, Menteri Agama Suryadharma Ali Periode 2009-2014 Meninggal Dunia, Berikut Profil Singkatnya
- Jenazah Mantan Menteri Agama RI Suryadharma Ali Akan Disemayamkan di Cikarang Barat, Bekasi
- Presiden Prabowo Mendadak Panggil Kapolri hingga Jaksa Agung ke Istana, Bahas Beras Oplosan
- Program Speling, Terungkap Banyak Warga Mengalami Anemia Hingga Kekurangan Energi Kronis
- Menteri ATR/Kepala BPN Akan Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Perkuat Sinergi Pertanahan di Kalimantan Selatan
- Prancis, Inggris dan Kanada Akan Umumkan Pengakuan Negara Palestina di Sidang Umum PBB
- Jepang Masih Imbau Warga dan Wisatawan Waspada Tsunami Setelah Gempa Rusia
Advertisement
Advertisement
