Advertisement
Desain Besar Otonomi Daerah Perlu Atur Soal Evaluasi Pemda
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Budi Setiyono. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG—Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Budi Setiyono memandang bahwa desain besar otonomi daerah yang sedang disusun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu mengatur evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah (pemda).
“Grand design [desain besar] otonomi daerah hendaknya tidak hanya berkaitan dengan pemekaran wilayah, melainkan juga mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah,” kata Prof. Budi, Kamis (26/12/2024).
Advertisement
Menurut dia, evaluasi diperlukan karena masih terdapat program dan kebijakan Pemerintahan Pusat yang tumpang tindih dengan kewenangan pemda, sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, kata dia, penjabaran dan penyelarasan pembagian kewenangan secara jelas antar-pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu dibuat segera.
BACA JUGA: Muncul Usulan Pemekaran Gunungkidul Jadi 2 Kabupaten
Sementara itu, dia menilai tidak ada urgensi untuk membahas pemekaran daerah dalam desain besar otonomi daerah yang sedang disusun tersebut. “Pemekaran membutuhkan banyak biaya, sedangkan ekonomi kita sedang sulit. Toh dengan teknologi e-government [pemerintahan berbasis elektronik] dan smart governance [tata kelola pemerintahan yang baik] sekarang, teritori tidak menjadi kendala berarti dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024) mengatakan desain besar otonomi daerah sedang disusun pemerintah untuk menyikapi 337 usulan pemekaran daerah.
Bima menjelaskan bahwa desain besar tersebut akan melihat kebutuhan ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota, di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Senator Amerika Serikat Berpidato 25 Jam, Kecam Presiden Trump
Hingga H+1 Lebaran, Lebih dari 2,1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Jumlah Laka dan Korban Jiwa Saat Arus Mudik Lebaran Turun 30%
One Way dan Contraflow Bakal Diterapkan Saat Arus Balik, Ini Waktunya
Advertisement
Bikin Septitank, Penyintas Gunung Lewotobi Temukan 16 Granat
Menteri Karding Larang Warga Kerja di Kamboja dan Myanmar, Ini Alasannya
Arus Balik via Transportasi Udara Dimulai Hari Ini
Sehari, 41.197 Kendaraan Keluar dari Pintu Tol di Klaten
Advertisement
PMI Sediakan Hadiah dan Suvenir Bagi Pendonor
PM Anwar Beri Bantuan Tunai untuk Korban Terbakarnya Pipa Petronas Gas Berhand
Visa Diplomat dan Jurnalis Tiongkok di AS Dibatasi, Ini Sikap Kemenlu China
Polri Sebut 1,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Advertisement
Wamendag & Satgas Pangan Usut Pengusaha Nakal yang Ubah Kemasan Beras
Berita Pilihan
- Kapan Prabowo Bertemu Megawati, Ini Kata Elite PDIP dan Gerindra
- One Way dan Contraflow Bakal Diterapkan Saat Arus Balik, Ini Waktunya
- Bikin Septitank, Penyintas Gunung Lewotobi Temukan 16 Granat
- Warga Wonogiri Ditemukan Meninggal di Sungai Code, Berikut Penjelasan Kepala Desa
- Menteri Karding Larang Warga Kerja di Kamboja dan Myanmar, Ini Alasannya
Advertisement
Arus Balik di Kulonprogo Mulai Meningkat, Ini Rekayasa Lalu Lintas yang Diterapkan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Berikut Deretan Tokoh yang Kunjungi Open House Menteri Investasi Rosan
- Korban Gempa Myanmar Butuh Obat-obatan, Air Bersih hingga Tempat Tinggal
- 2 Staf UNRWA, 8 Pekerja Kemanusiaan & Petugas Tanggap Darurat Tewas di Gaza
- Kapal Induk Terbaru Milik AL Amerika Serikat Dinamai USS Elon Musk
- Wamendag & Satgas Pangan Usut Pengusaha Nakal yang Ubah Kemasan Beras
- Ingin Berwisata atau Balik Seusai Lebaran, Waspadai Cuaca Ekstrem pada 2 dan 3 April
- Polri Sebut 1,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Advertisement
Advertisement
