Isu Ekonomi dan Korupsi Jadi Prioritas Masyarakat Indonesia Tahun 2025

Harianjogja.com, JOGJA—Ekonomi dan korupsi menjadi dua isu prioritas yang masyarakat perhatikan. Hal ini berdasarkan Survei Nasional Kawula17 Quartal 2 (Q2) tahun 2025.

Urutan detail isu yang menjadi prioritas masyarakat yaitu ekonomi (52%), korupsi (38%), pendidikan (34%), kemiskinan (29%), pekerjaan (28%), kesehatan (25%), HAM (18%), kesejahteraan (16%), lingkungan (13%), keamanan (9%), infrastruktur (6%), pertanian (4%), gender (2%), dan tidak tahu (3%).

Meski menurun dari Q1 2025, yang sebelumnya berada di angka 60%, isu ekonomi konsisten menjadi prioritas utama masyarakat sejak awal tahun. Isu ini signifikan lebih penting bagi masyarakat di wilayah Jawa (62%) dibandingkan pulau lainnya. "Ekonomi menjadi isu dengan penilaian (sangat) buruk terbanyak [dari masyarakat kepada pemerintah]. Kinerja isu ekonomi dinilai (sangat) buruk lebih banyak oleh masyarakat di desa (63%) dan di Jawa (60%)," tulis dalam laporan tersebut, yang rilis pada Juni 2025.

Sementara untuk topik korupsi, terdapat kenaikan signifikan dari Q1 2025 (31%) ke Q2 2025 (38%). Kenaikan isu korupsi mungkin dipengaruhi oleh terungkapnya dugaan kasus-kasus korupsi yang terjadi beberapa bulan lalu. Kemampuan masyarakat juga lebih baik dalam mengasosiasikan kata “Korupsi" dibandingkan isu lain.

BACA JUGA: Rekonstruksi Pemuda Bunuh Pacar di Bantul, Seret Mayat ke Gudang hingga Masukkan Kerangka ke Trash Bag

"Sama seperti Q1 2025, asosiasi 'Hukuman mati/Melanggar hukum' (21%) tetap menjadi top of mind, khususnya masyarakat pedesaan (29%)," tulisnya.

Sementara itu, asosiasi kata "Korupsi" dengan "Pejabat/Pemerintah/DPR RI" sebesar 17%. Di sisi lain, masyarakat perkotaan (17%) secara signifikan lebih banyak mengasosiasikan korupsi dengan "Mencuri/Maling" (13%).

Isu korupsi menjadi isu dengan penilaian (sangat) buruk (52%) terbesar pada kinerja pemerintah. Lulusan perguruan tinggi (66%), masyarakat di Jawa (60%), laki-laki (59%), dan masyarakat di desa (59%) lebih banyak menilai isu korupsi (sangat) buruk.

Mendesak Diselesaikan

Secara spesifik, masyarakat menganggap tiga permasalahan yang paling mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah masih berkaitan dengan isu ekonomi. Misalkan masalah pengangguran (49%), korupsi (48%), dan mahalnya bahan pokok (43%).

Jika dibandingkan dengan Q1, terdapat perubahan dalam perhatian masyarakat terhadap masalah prioritas. Mahalnya harga bahan pokok dan pengangguran tinggi konsisten masuk dalam urutan tiga besar, tetapi korupsi naik dari urutan keempat menjadi kedua.

Dalam konteks lingkungan, tiga isu teratas yang dianggap prioritas adalah pengelolaan sampah tidak efisien (42%), banjir (41%), dan kurangnya ruang terbuka hijau (27%). Isu-isu teratas ini sedikit berbeda dengan kuartal sebelumnya, dimana pada Q1 2025 masalah prioritas terkait isu lingkungan adalah banjir dan kekeringan (58%), pengelolaan sampah tidak efisien (57%), serta pencemaran air (33%).

Sebagai informasi, survei ini berasal dari Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17). Yayasan ini lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan untuk meningkatkan partisipasi anak muda di arena politik. Dalam rangka meningkatkan partisipasi anak muda, PP17 memiliki beberapa inisiatif program, di antaranya adalah Survei Nasional Kawula17. Survei ini dibagi per kuartal.

Survei Nasional Kawula17 menyajikan beberapa poin seperti isu prioritas masyarakat, penilaian kinerja pemerintah, ekspektasi terhadap pemerintahan, pantauan partai politik, dan opini publik terkait beberapa RUU prolegnas. Metode survei menggunakan Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring. Survei berlangsung 12 hingga 15 Mei 2025 dengan responden berusia 17–44 tahun yang tinggal di Indonesia.

35% Masyarakat Indonesia Kesulitan Memahami HAM

Sekitar sepertiga masyarakat masih kesulitan mengasosiasikan atau memahami konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Survei Nasional Kawula17 tahun 2025, sebanyak 35% responden tidak tahu konsep HAM. Repson jenis ini menjadi yang terbanyak dalam survei tersebut.

Meskipun demikian, sebanyak 25% orang mampu mengasosiasikan HAM dengan pengertian 'Hak (hidup, beragama, warga negara, setiap orang, berpendapat, masyarakat, setiap manusia, kesehatan). Sementara itu, masyarakat juga mengasosiasikan “HAM” dengan “Kebebasan” (20%) dan "Keadilan" (19%).

Asosiasi HAM sebagai 'Hak' lebih banyak dijawab oleh masyarakat di Sumatera (43%). Untuk asosiasi HAM dengan kata 'Adil/Keadilan' lebih banyak dijawab oleh masyarakat di Sumatera (33%) dan lulusan perguruan tinggi (29%). Sementara untuk asosiasi HAM pada 'Kesetaraan' lebih banyak dijawab oleh lulusan perguruan tinggi (15%). Terdapat pula asosiasi HAM dengan 'Kemanusiaan', yang lebih banyak dijawab oleh masyarakat di desa (10%).

BACA JUGA: Israel Habiskan Rp3,2 Triliun Per Hari untuk Cegat Rudal Iran Lewat Iron Dome

Beralih ke pengertian Lingkungan, satu dari tiga masyarakat Indonesia mengasosiasikan ‘lingkungan’ dengan kebersihan. Masyarakat menunjukkan asosiasi yang jelas terhadap kata “Lingkungan". Tiga asosiasi teratas adalah "Kebersihan" (31%), "Alam" (17%), dan "Tempat tinggal" (11%).

"Menariknya, terdapat perbedaan asosiasi berdasarkan gender, laki-laki secara signifikan lebih banyak mengasosiasikan lingkungan dengan Kebersihan (36%), sementara perempuan secara signifikan lebih mengasosiasikan lingkungan dengan Hijau (12%)," tulis dalam laporan tersebut.

Dalam konteks "Gender", seperempat masyarakat tidak bisa mengaitkan kata tersebut. Bagi yang bisa, mereka mengaitkan "Gender" dengan perempuan (28%), laki-laki (24%), atau jenis kelamin (22%).

Temuan survei menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang "Gender" masih memerlukan peningkatan. Satu dari empat responden menyatakan "Tidak tahu" arti konsep "Gender". Di antara responden yang mampu mengasosiasikan, sebagian besar memberikan respons yang cenderung "Dangkal" atau bersifat deskriptif dasar, dengan asosiasi tertinggi adalah "Perempuan" (28%), "Laki-laki" (24%), dan "Jenis Kelamin" (22%).

"Namun, ada juga asosiasi yang lebih mendalam, yaitu Kesetaraan (21%), yang secara signifikan lebih banyak diasosiasikan oleh responden dari kelompok perguruan tinggi (32%). Asosiasi kesetaraan lebih banyak dijawab oleh lulusan perguruan tinggi (32%)," tulisnya.

Masyarakat Cenderung Tidak Yakin pada Program Pemerintah

Masyarakat Indonesia dianggap tidak yakin program-program dari pemerintah akan berjalan dengan baik. Hanya 19% masyarakat yang yakin program pemerintah akan lancar. Persentase ini menurun dari quartal sebelumnya, yaitu 29%. "Keyakinan ini merupakan terendah sejak satu tahun terakhir," tulis dalam laporan Survei Nasional Kawula17 tahun 2025.

Penurunan keyakinan ini dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai program yang mengalami kendala, seperti keracunan MBG, hingga permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Seperti Q1 2025, Makan Bergizi Gratis (73%) masih menjadi program quick win pemerintah yang paling diketahui masyarakat.

Pengetahuan tentang program ini lebih tinggi di kalangan masyarakat yang menilai kinerja pemerintah (sangat) bagus (86%). Sebarannya berada di masyarakat Jawa (82%) dan masyarakat desa (78%).

BACA JUGA: Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini Rabu 25 Juni 2025: Dari Stasiun Palur, Jebres, Balapan, Purwosari hingga Ceper Klaten

Program lainnya yang cukup dikenal masyarakat adalah menaikkan gaji ASN (32%) dan food estate (32%). Program menaikkan gaji ASN lebih diketahui oleh masyarakat di Jawa (40%) dan Sumatera (36%). Sementara untuk program pemeriksaan kesehatan gratis lebih diketahui oleh masyarakat di Jawa (32%). Program Badan Penerimaan Negara lebih diketahui oleh lulusan perguruan tinggi (14%) dan masyarakat di kota (9%). Hanya 8% responden yang menyatakan tidak mengetahui program quick win pemerintah sama sekali.

Beralih dari tingkat kepuasan, banyak masyarakat yang merasa (sangat) tidak puas dengan program Makan Bergizi Gratis (38%), naiknya gaji ASN (38%), dan food estate (35%). Adapun orang yang merasa puas adanya program naiknya gaji ASN, kebanyakan lulusan sekolah menengah (45%). Program menaikkan gaji ASN lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh lulusan perguruan tinggi (57%).

Untuk Program food estate lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh masyarakat di desa (48%). Program Sekolah Unggulan Garuda lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh perempuan (52%). Program Kartu Kesejahteraan Sosial lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh masyarakat di kota (58%).

Program Kartu Kesejahteraan Sosial lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh perempuan (27%). Program pemeriksaan kesehatan lebih banyak dinilai (sangat) puas oleh masyarakat di kota (62%). "Program pemeriksaan kesehatan lebih banyak dinilai (sangat) tidak puas oleh masyarakat desa (24%) dan lulusan perguruan tinggi (38%)," tulisnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News