Wacana Ujian Nasional Diterapkan Lagi, Pakar UNY Beri Saran Ini
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pakar Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Arif Rohman mengatakan wacana penerapan Ujian Nasional (UN) kembali harus dikemas dengan format dan inovasi yang baru.
"Format Ujian Nasional, saya kira perlu ada inovasi ya. Karena konteksnya berbeda, kemudian nuansa sekarang juga sudah berbeda," kata Arif, Jumat (8/11/2024).
Advertisement
Menurut Arif, penerapan kembali UN jangan sampai hanya mengulang format yang dahulu karena kala itu sudah mendapat banyak penolakan akibat sederet kelemahan dalam pelaksanaannya.
UN yang dahulu, kata dia, dianggap sesuatu yang sakral dan menakutkan sehingga memunculkan tekanan di kalangan siswa, termasuk pihak sekolah.
"Kalau seperti yang dulu ini kan sudah ditolak. Artinya kita sudah melihat bahwa ada banyak kelemahan dari UN ya, di antaranya bikin stres anak-anak, lalu intervensi politik begitu masuk, bupati, wali kota itu, bikin target-target dan seterusnya," ujar dia.
BACA JUGA: Ini Daftar Kebiasaan Buruk yang Bikin Masa Tua Gampang Sakit
Arif sependapat dengan wacana penerapan kembali UN manakala bertujuan untuk mendongkrak semangat belajar siswa dengan target-target yang jelas.
Dia menyadari bahwa penghapusan UN selama pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar telah menurunkan kinerja para siswa serta hilangnya upaya pencapaian standar kompetensi yang rigid.
"Banyak terjadi distorsi dan anomali sehingga banyak hal-hal yang kompetensinya harus dicapai oleh siswa itu lalu hilang," kata dia.
Meskipun demikian, dia kembali menekankan agar wacana penerapan kembali UN tidak sekadar mengulang masa lalu sehingga harus didahului evaluasi secara kritis dan komprehensif.
"Jangan sekadar lalu ingin nostalgia. Saya kira pemerintah jangan tergesa-gesa memberlakukan itu. Harus ada studi kelayakan yang memang benar-benar komprehensif," kata dia.
Menurut Arif, inovasi yang diharapkan muncul dalam format baru UN antara lain menghindari penyeragaman standar dalam pelaksanaannya.
UN, kata dia, dapat diterapkan kembali dengan mengakomodasi karakteristik masing-masing wilayah yang beragam serta mempertimbangkan kapasitas daerah yang belum merata.
"Apakah perlu dibikinkan semacam zonasi untuk ujian nasional sehingga tidak satu seragam semua dari Sabang sampai Merauke," tutur Arif Rohman.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN). Menurut Mu’ti, saat ini pihaknya tengah menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait hal tersebut.
Sementara itu, Komisi X DPR RI menyampaikan berada dalam posisi terbuka atau memberikan kesempatan untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana pemerintahan saat ini untuk kembali menerapkan UN.
Menurut Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, rencana tersebut memang perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menjadi hal yang justru ditakuti oleh para siswa, baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, maupun sekolah menengah atas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gunung Semeru Alami 10 Kali Erupsi dengan Jarak Letusan 700 Meter pada Minggu
- Pertama Kali dalam Sejarah, Gurun Pasir Al-Jawf Arab Saudi DIselimuti Salju
- Pakar Iklim Eropa Sebut Tahun Ini menjadi Tahun Terpanas sepanjang Sejarah
- AHY Ungkap Prabowo Siap Lanjutkan Pembangunan IKN dan Tanggul Laut Raksasa
- Prabowo Beri Tugas Khusus ke Gibran Selama Ditinggal Kunker 2 Minggu ke Luar Negeri
Advertisement
Rohaniawan di RS Beri Sentuhan Rohani Pasien di Rumah Sakit
Advertisement
Minat Berwisata Milenial dan Gen Z Agak Lain, Cenderung Suka Wilayah Terpencil
Advertisement
Berita Populer
- Surya Paloh Berharap Presiden Prabowo Memaksimalkan Peran Politik Bebas Aktif
- Kasus Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Mandek, Begini Respons Kompolnas
- Kasus Guru Honorer Dilaporkan Polisi: Kapolri Akan Pecat Anggotanya Jika Terbukti Ada Transaksi
- Wapres Gibran Rapat Penanggulangan Erupsi Gunung Lewotobi di Kantor BNPB
- Alasan DPR Tunda Rapat dengan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025
- Gunung Semeru Lima Kali Meletus pada Selasa 12 November 2024, Tinggi Letusan Capai 800 Meter
- Anak Buahnya Terlibat Judi Online, Menkomdigi Minta Maaf
Advertisement
Advertisement