Advertisement
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Tingkatkan Diplomasi untuk Kemerdekaan Palestina
Peta Palestina - ist - Kementerian Luar Negeri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah diminta proaktif meningkatkan diplomasi untuk menuntut penyelesaian peperangan di Jalur Gaza dan pembebasan Palestina yang masih diokupasi oleh zionis Israel.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan Pimpinan MPR merasa prihatin terhadap aksi saling serang yang terus berkecamuk diberbagai belahan dunia. Terlebih lagi, menurutnya eskalasi konflik di Timur Tengah itu semakin meluas.
BACA JUGA: Ketua MPR RI Ahmad Muzani Sampaikan Pidato Perdana, Ajak Parlemen Sukseskan Pelantikan Presiden
"Dibutuhkan upaya-upaya yang semakin makin besar untuk menghentikan penyerangan terhadap Gaza dan melepaskan Palestina dari penjajahan. Kita tidak boleh lelah, dan harus terus memperjuangkannya diberbagai forum dunia," kata Eddy Soeparno di Jakarta, Jumat (4/10/2024)
Dia mengatakan, tuntutan pembebasan Palestina juga menjadi resonansi masyarakat, bukan hanya Indonesia tetapi juga masyarakat dunia internasional. Oleh karena itu, MPR berharap semangat menyuarakan pembebasan Palestina dari penjajahan akan semakin besar.
Meski kegentingan antara Israel dengan Palestina dan negara-negara Timur Tengah kian memanas, dia tidak sependapat jika pemerintah harus mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah konflik. Menurutnya, pemerintah harus fokus terhadap upaya-upaya diplomasi, karena diplomasi merupakan alat yang sangat tangguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
"Kita bisa menjadikan diplomasi sebagai alat, untuk mencapai apa yang dituju, menyampaikan apa yang diinginkan. Agar dunia bisa mendengar bahwa derita masyarakat Palestina itu menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia," kata dia.
Pada pidato perdananya, Kamis (3/10), Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta Pemerintah menggunakan pengaruhnya untuk mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah agar tidak merambat lebih meluas yang memungkinkan timbulnya berbagai macam bahaya.
Saat ini, kata dia, eskalasi konflik di Timur Tengah sedang meningkat dan meluas. Untuk itu, pengaruh yang bisa digunakan Republik Indonesia itu mulai dari forum gerakan nonblok, G20, APEC, hingga OKI.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Diskop UKM DIY Raih Juara III Kompetisi Sinopadik 2024 di Palangkaraya
Advertisement
Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
Advertisement
Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
Advertisement
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat 22 November 2024: DIY Hujan Ringan Siang hingga Malam
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Selama Agustus Oktober, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terbtkan Belasan Ribu Paspor
- Badan Geologi Kementerian ESDM Mendorong Seluruh Kawasan Bentang Karst di Indonesia Dilindungi
- KAI Angkut 344 Juta Penumpang Periode Januari-Oktober 2024
- Kemenpar Usulkan Tambahan Dana Rp2,2 Triliun di 2025, Ini Tujuannya
- Tiga Tol Akses ke IKN Dibuka Fungsional Mulai 2025, Belum Dikenakan Tarif
- Khawatir Muncul Serangan Udara, Italia Tutup Sementara Kedubesnya di Ukraina
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
