Rakyat Pro Palestina di Inggris, Protes Kebijakan Pemerintah yang Masih Jual Senjata ke Israel

Harianjogja.com, LONDON—Aksi pro-Palestina di ibukota Inggris memprotes serangan Israel yang tanpa jeda dan meluluhlantakkan Gaza, Rabu (11/9/2024) waktu setempat.

Mereka juga menyeru pemerintah negara tersebut agar berhenti menjual senjata kepada Israel.

Para pengunjuk rasa berkumpul di depan kantor perdana menteri di Downing Street sambil membawa bendera Palestina. Mereka tak henti-hentinya meneriakkan "hentikan genosida, pembantaian."

Aksi itu menuntut pemerintah Inggris agar segera "berhenti mempersenjatai Israel" setelah serangan udara terbaru Israel menghajar sebuah tenda di kamp al-Mawasi, Khan Younis, yang dinyatakan sebagai "zona aman kemanusiaan" di selatan Gaza.

BACA JUGA: 4 Warga Gaza Meninggal Dunia Akibat Serangan Udara Israel di Pengungsian

Dalam serangan udara pada Selasa (10/9) itu setidaknya 40 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.

Selama aksi protes berlangsung, kerumunan itu meneriakkan slogan pro Palestina, seperti "hidup Palestina" dan "hidup Gaza". Dalam pidatonya, banyak peserta aksi menyerukan agar pemerintah Inggris menghentikan secara total penjualan senjata ke Israel.

Pekan lalu, pemerintah Inggris mengumumkan penangguhan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah melakukan peninjauan, memperingatkan bahwa ada risiko jelas bahwa ekspor senjata Inggris tertentu ke Israel dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Ke-30 lisensi tersebut mencakup komponen untuk pesawat militer, helikopter, pesawat nirawak, dan barang-barang yang memfasilitasi penargetan darat, tidak termasuk komponen Inggris untuk program jet tempur F-35.

Israel telah menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak di Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas Oktober tahun lalu.

Serbuan Israel itu telah meratakan wilayah tersebut menjadi puing-puing dan menyebabkan penderitaan manusia yang parah.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menolak seruan untuk membatasi penjualan senjata ke Israel, dengan alasan negaranya mematuhi hukum internasional.

Dalam sidang parlemen pada Rabu, anggota parlemen Partai Nasional Skotlandia Brendan O'Hara menyoroti kejahatan Israel yang menjatuhkan bom seberat 907 kilogram di daerah sipil yang padat penduduk di Gaza.

"Tidak dapat disangkal bahwa Israel telah menggunakan F-35 untuk melakukan hal itu," kata O'Hara.

"Namun, pemerintah memilih untuk mengecualikan komponen F-35 dari penangguhan lisensi senjata padahal yang harus dilakukan hanya mengatakan bahwa Israel tidak dapat menjadi pengguna akhir jika komponen buatan Inggris disertakan," ujarnya, menambahkan.

Menanggapi pertanyaan O'Hara, Starmer bersikeras bahwa pemerintahnya mematuhi hukum internasional.

“Kami telah mengemukakan alasan kami, dan saya pikir semua anggota parlemen yang berpikiran adil akan mendukung keputusan yang telah kami ambil. Hal terpenting sekarang adalah kita memberlakukan gencatan senjata,” kata Starmer.

Starmer mengatakan dia akan membahas masalah tersebut dengan Presiden AS Joe Biden pada Jumat (13/9).

Dia pun menegaskan pemerintah Inggris akan berusaha untuk memastikan warga Israel yang masih disandera bisa bebas, bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza, dan segera dimulai proses menuju solusi dua negara--yang merupakan satu-satunya cara menuju perdamaian abadi di Palestina.

Pada 2 September lalu, pemerintah Inggris mengumumkan akan menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah peninjauan, dengan peringatan bahwa ada risiko yang jelas bahwa ekspor senjata tertentu ke Israel dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Sebanyak 30 lisensi tersebut mencakup komponen untuk pesawat militer, helikopter, pesawat nirawak, dan barang-barang yang memfasilitasi penargetan darat--tidak termasuk komponen Inggris untuk program jet tempur F-35.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara