Rencana Damai Gaza Tersendat Ketegangan AS Iran Israel

Harianjogja.com, ANTALYA— Upaya implementasi rencana perdamaian di Jalur Gaza dilaporkan terhenti di tahap awal akibat meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi ini dinilai mengalihkan fokus dari proses pemulihan yang tengah dirancang untuk Palestina.

Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian, menyebut kondisi geopolitik tersebut menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan rencana damai yang sebelumnya telah disepakati di tingkat internasional.

"Implementasi rencana tersebut terhenti di tahap pertama karena konflik antara AS, Israel, dan Iran mengalihkan perhatian dari proses pemulihan di Palestina," kata Aghabekian kepada RIA Novosti di sela Antalya Diplomacy Forum, Sabtu.

Ia menambahkan, pihaknya juga masih diliputi kekhawatiran akan kemungkinan serangan militer baru dari Israel di wilayah Palestina.

"Tel Aviv tidak menginginkan perdamaian; mereka ingin wilayah Palestina selalu dirundung konflik dan secara terbuka mengungkapkan niatnya terus menjajah Jalur Gaza dan Tepi Barat," kata Menlu Palestina.

Sebelumnya, pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat untuk mendukung rencana komprehensif mengakhiri konflik di Gaza.

Resolusi tersebut memperoleh dukungan 13 dari 15 anggota, sementara Rusia dan China memilih abstain dalam pemungutan suara.

Rencana tersebut mencakup pembentukan administrasi internasional sementara di Jalur Gaza serta pembentukan dewan perdamaian yang diketuai oleh Donald Trump.

Selain itu, terdapat mandat pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang akan ditempatkan di Gaza melalui koordinasi dengan Israel dan Mesir.

Meski kerangka perdamaian telah disiapkan, dinamika konflik kawasan membuat implementasi di lapangan belum menunjukkan kemajuan signifikan hingga saat ini.

Situasi kemanusiaan di Palestina hingga April 2026 masih berada di titik kritis dengan total korban jiwa di Jalur Gaza yang kini telah melampaui angka 70.000 orang sejak eskalasi besar pecah pada akhir 2023.

Meskipun upaya gencatan senjata parsial telah dilakukan sejak Oktober tahun lalu, laporan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 38.000 korban tewas di antaranya merupakan perempuan dan anak-anak, sementara jumlah warga yang mengalami luka-luka telah menembus angka 100.000 jiwa.

Kondisi ini diperparah dengan situasi di Tepi Barat yang masih diwarnai ketegangan akibat serangan rutin yang mengakibatkan ratusan warga kehilangan nyawa dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

​Di sisi lain, krisis infrastruktur dan logistik membuat sekitar 3 juta pengungsi harus bertahan hidup di tengah puing-puing bangunan dengan keterbatasan akses pangan dan air bersih.

Untuk menjaga stabilitas, komunitas internasional mulai mengerahkan pasukan penjaga perdamaian, termasuk personel militer dari Indonesia yang tergabung dalam Gaza Stabilization Force sejak awal April 2026.

Kehadiran tim medis dan pasukan perdamaian ini menjadi tumpuan utama dalam mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan serta memastikan proses rekonstruksi wilayah dapat berjalan di tengah kondisi keamanan yang masih sangat rapuh.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara