Ketua MPR: Indonesia Tetap Dukung Kemerdekaan Palestina

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Indonesia tetap mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Menurutnya, sikap tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap agama atau bangsa tertentu, melainkan berakar pada pengalaman Indonesia menghadapi penjajahan serta amanat konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Muzani dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026).

"Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan panjang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan," katanya saat pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026).

Dukungan Palestina Berakar pada Sejarah Indonesia

Muzani mengatakan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Indonesia, menurutnya, tetap mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka dan menjalani kehidupan secara bermartabat tanpa peperangan yang mencabut hak-hak mereka.

"Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina," ujarnya

Dalam pidatonya, Muzani juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas-aktif. Prinsip tersebut berarti Indonesia bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional dan tidak memihak salah satu blok mana pun.

Indonesia Tolak Perang sebagai Jalan Penyelesaian

Muzani menegaskan Indonesia harus konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara.

"Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara," ucapnya.

Menurut dia, serangan terhadap negara berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara wajib dihormati.

"Tidak boleh ada negara mana pun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain," katanya.

Sultan B. Najamudin Beri Julukan untuk Para Presiden

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyampaikan penghormatan kepada para pemimpin bangsa terdahulu melalui julukan yang diberikan kepada masing-masing presiden.

Sultan menilai setiap presiden Republik Indonesia, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo, merupakan negarawan dengan capaian nyata pada masa kepemimpinannya masing-masing.

Presiden Soekarno dijuluki Bapak Proklamator, Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, Presiden Habibie sebagai Bapak Teknologi, dan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Pluralisme.

“Presiden Megawati Soekarnoputri Srikandi Konstitusi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Perdamaian, dan Presiden Joko Widodo Bapak Infrastruktur,” ucapnya dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026).

Kepemimpinan Prabowo Disebut Babak Baru

Sultan mengatakan setiap pemimpin telah menjalankan peran sejarahnya. Dari seluruh kepemimpinan tersebut, menurut dia, terdapat satu benang merah yang terus hadir, yakni daerah yang semakin kuat dan Indonesia yang semakin berdaulat.

“Sejarah itu kini sampai pada satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” sebutnya.

Menurut Sultan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kompak serta saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa.

Atas kondisi tersebut, DPR RI mengapresiasi berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com