Advertisement
Negosiasi Perpanjangan Kontrak Freeport Belum Juga Selesai, Ini Kata Manajemen
Aktivitas di tambang Freeport, Papua - Bloomberg/Dadang Tri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Sampai saat ini izin dari pemerintah belum juga keluar.
VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati menyampaikan, komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah terus dilakukan.
Advertisement
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perpanjangan IUPK,” kata Katri kepada Bisnis, dikutip Kamis (22/8/2024).
Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyinggung soal lambatnya Freeport memenuhi persyaratan untuk perpanjangan IUPK.
"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi," kata Bahlil kepada wartawan usai acara Serah Terima Jabatan Menteri ESDM, Senin (19/8/2024).
Salah satu persyaratan yang hingga kini belum diselesaikan adalah negosiasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan syarat divestasi tambahan 10% saham PTFI ke holding BUMN pertambangan, MIND ID untuk perpanjangan kontrak Freeport selepas 2041.
Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.
"Termasuk negosiasi dengan menteri BUMN belum selesai, jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga yah," ujar Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal, Tarif, dan Rute DAMRI ke Bandara YIA, Purworejo, Kebumen, dan Magelang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement
