Advertisement
Internet Service Provider yang Tak Kooperatif Bakal Dicabut Izinnya
Judi Online / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja, JAKARTA–Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) secara tegas akan mencabut izin internet service provider (ISP) jika tidak kooperatif dengan pemerintah untuk memberantas judi online.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengingatkan penyelenggara ISP bekerja sama untuk membantu menangani penyebaran konten spekulasi uang berbasis internet.
Advertisement
"Kepada seluruh pengelola ISP atau internet service provider, jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, maka saya tidak segan-segan mencabut izin anda. Saya ulangi, saya akan mencabut izin anda!" kata Budi via siaran pers, Jumat (24/5/2024).
Terkait dengan upaya tersebut, Budi meminta ISP melakukan sinkronisasi secara otomatis dengan melakukan pembaharuan daftar konten negatif termasuk judi online ke domain name system (DNS) Trust Positif Kominfo. Penanganan konten judi online, jelasnya, dilakukan dengan menerapkan Sistem Database Trust Positif berupa blacklist domain dan URL (tidak termasuk IP Address) yang wajib diblokir oleh seluruh ISP yang saat ini berjumlah 1.011 penyelenggara
“ISP yang telah melakukan sinkronisasi otomatis baru 35 persen dari total 1.011 ISP. Dan jika ada yang tidak melakukan akan diumumkan," kata Budi.
Baca Juga
Sejak Juli 2023 Kemenkominfo Putus 1,9 Juta Konten Judi Online
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Berantas Judi Online, Diketuai Menkopolhukam
Ekonom Sebut Perputaran Uang Judi Online Bisa Pengaruhi Pergerakan Rupiah
Berdasarkan pengujian lapangan pada periode 2023 - 2024, Budi menjelaskan dari 26 total 136 sampling masih dapat mengakses konten negatif termasuk konten judi online dan pornografi. Terkait hal tersebut, Kemenkominfo telah memberikan sanksi administratif berupa surat teguran pertama terhadap 26 ISP, dan surat teguran kedua terhadap 3 ISP.
Adapun, peringatan keras dan kebijakan pencabutan izin kepada ISP yang tidak mendukung pemberantasan judi online dilakukan sesuai dengan UU No. 36/ 1999 tentang Telekomunikasi. "Kami juga melakukan penindakan berdasar Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi serta ketentuan perubahannya," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisns.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
