Advertisement
Tak Semua Harus Dirangkul, Prabowo Diminta Sisakan 2 Partai Agar Bisa Jadi Oposisi
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). - Antara Foto - Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan tidak merangkul semua partai politik masuk ke koalisinya di pemerintahan. Prabowo harus menyisakan satu atau dua partai politik agar bisa menjadi oposisi.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Pangi meyakini banyaknya partai politik yang ingin bergabung untuk mendapatkan kursi pada pemerintahan Prabowo-Gibran, akan membuat Prabowo kesulitan membagi kekuasaan lewat kursi menteri.
Advertisement
Menurut pria yang akrab disapa Ipang itu, sebaiknya Prabowo Subianto meninggalkan PKS dan PDIP agar tetap ada di barisan oposisi, sehingga pemerintahan baru nanti tidak kesulitan bagi kekuasaan ke partai politik koalisi.
BACA JUGA: Pemilik UMKM di Gunungkidul Diminta Melek Teknologi Informasi
"Memang dari Prabowo sendiri kan belum clear ya. Kalau semua partai mau ditarik jelas akan sulit membagi-bagi jatah kursi menterinya. Jadi sebaiknya PKS dan PDIP ditinggalkan saja untuk jadi oposisi," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Dia menilai bahwa pembagian kursi menteri sangat sensitif. Menurutnya, jika Prabowo Subianto salah langkah membagikannnya, maka dikhawatirkan bisa menjadi bumerang untuk pemerintahan Prabowo-Gibran di masa depan.
"Prabowo saat ini pasti sedang pusing untuk membagikan kursi. Kalau dia salah langkah bisa berbahaya. Ini dari Prabowo saja belum clear," katanya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
Ruang Kelas Ambruk Saat Pembelajaran, 2 Siswa Terluka
Advertisement
KPK Periksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
Prediksi BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Mendes Yandri Akan Lakukan Digitalisasi Pengawasan Dana Desa
Menteri Lingkungan Hidup Minta Semua Pemda Tuntaskan Roadmap Penanganan Sampah
Advertisement
Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
Hoaks di Masa Tenang Pilkada Jadi Sorotan Bawaslu, Ini 5 Provinsi Paling Rawan
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Kampanye Terakhir Harda-Danang sapa Pendukungnya dengan Senam Sleman Sehat
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Retno Marsudi Ditunjuk sebagai Direktur Non-eksekutif Perusahaan Gurn Energy Singapura
- Hoaks Selama Tahap Awal Pilkada hingga Masa Tenang Terkendali, Ini Tanggapan Kemkomdigi
- Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
- Jokowi dan SBY Tak Hadir dalam Kampanye Akbar Satu1n Jakarta, Ridwan Kamil: Dukungan Tetap
- Hoaks di Masa Tenang Pilkada Jadi Sorotan Bawaslu, Ini 5 Provinsi Paling Rawan
- Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
- Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
Advertisement
Advertisement
