Advertisement
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
Kantor Google - ist - techcrunch
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Google telah memecat 28 karyawan yang terlibat dalam aksi protes terhadap kontrak layanan cloud perusahaan dengan pemerintah Israel.
Melansir Reuters, Jumat (19/4/2024), induk Google, Alphabet, mengatakan sejumlah karyawan yang melakukan aksi protes masuk dan mengganggu pekerjaan di beberapa lokasi kantor.
Advertisement
"Menghalangi pekerjaan karyawan lain secara fisik dan mencegah mereka mengakses fasilitas kami merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kebijakan kami, dan perilaku yang sama sekali tidak dapat diterima," kata perusahaan dalam pernyataannya.
Google mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan investigasi individu, yang menghasilkan pemutusan hubungan kerja terhadap 28 karyawan, dan akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Dalam pernyataan lain, karyawan Google yang berafiliasi dengan kampanye No Tech for Apartheid menyebut pemecatan ini sebagai tindakan balasan yang mencolok. Mereka mengatakan bahwa beberapa karyawan yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam protes pada hari Selasa juga termasuk di antara mereka yang dipecat oleh Google.
BACA JUGA: Google Pecat Karyawan yang Protes Proyek untuk Militer Israel
"Para pekerja Google memiliki hak untuk memprotes secara damai mengenai syarat dan ketentuan kerja kami," tambah pernyataan karyawan Google.
Faksi yang melakukan aksi protes mengatakan bahwa Project Nimbus dengan nilai kontrak US$1,2 miliar yang diberikan kepada Google dan Amazon.com pada tahun 2021 untuk memasok layanan cloud kepada pemerintah Israel, mendukung pengembangan alat militer oleh pemerintah Israel.
Dalam pernyataannya, Google menyatakan bahwa kontrak Nimbus tidak ditujukan untuk pekerjaan yang sangat sensitif, rahasia, atau militer yang relevan dengan senjata atau dinas intelijen.
Aksi protes di Google bukanlah hal baru. Pada tahun 2018, para pekerja berhasil mendorong perusahaan untuk menunda kontrak dengan militer AS, Project Maven, yang dimaksudkan untuk menganalisis citra drone udara yang berpotensi digunakan dalam perang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Megawati Belum Dipastikan Hadir di Istana Saat Perayaan HUT RI ke 80
Selain Yaqut Cholil, KPK Geledah Rumah ASN Kemenag, Satu Mobil Disita
Sejumlah Bukti dan Dokumen Disita KPK dari Rumah Yaqut Cholil
Advertisement
RAPBN 2026, Pemerintah Anggarkan Rp508,2 Triliun untuk Perlindungan Sosial
Rumah Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Digeledah KPK
Pidato Kenegaraan Presiden RI, LaNyalla: Prabowo Konsisten dengan Prinsipnya
RAPBN 2026, Gaji Guru dan Dosen Dianggarkan Rp178,7 Triliun
RAPBN 2026 Ditetapkan Presiden Prabowo, Ini Postur Lengkapnya
Advertisement
RAPBN 2026, Makan Bergizi Gratis Dapat Jatah Rp335 Triliun
Presiden Menambah Satuan di TNI, Ini Daftarnya
Korupsi Kuota Haji, KPK: Ada Barang Bukti Diduga Dihilangkan di Kantor Maktour
Presiden Sebut Komisi Yudisial Berperan Menjaga Integritas Hakim
Pasha Ungu Sebut Telah Terima Royalti Musik dari LMKN
Advertisement
Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Periksa Rektor USU sebagai Saksi
Berita Pilihan
- Sejumlah Bukti dan Dokumen Disita KPK dari Rumah Yaqut Cholil
- RAPBN 2026 Ditetapkan Presiden Prabowo, Ini Postur Lengkapnya
- Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Periksa Rektor USU sebagai Saksi
- Presiden Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Penyelewengan
- Upaya Paksa Bupati Pati Belum Dilakukan KPK, Karena Banyak Klaster
Advertisement
BMKG Prakirakan Cuaca di DIY Tiga Hari ke Depan Hujan Ringan hingga Sedang Singkat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Suap Pembangunan Jalur Kereta Api, Pengembalian Uang oleh Bupati Pati Tidak Menghapus Pidana
- Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Sidang Tahunan MPR Jumat Pagi Ini
- Link Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo
- Suhu di Bandung Capai 14.4C, BMKG Perkirakan Bisa Sampai Akhir Bulan
- Dugaan Korupsi Terkait Tambang di Lombok-NTB, KPK Lakukan Penyelidikan
- MPR Nilai Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berguna untuk Masyarakat
- Upaya Paksa Bupati Pati Belum Dilakukan KPK, Karena Banyak Klaster
Advertisement
Advertisement
