Advertisement
Wapres Ma'ruf Ingatkan Menteri Jangan Abaikan Tugas Negara Meski Urus Pemilu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin akan terus mengawasi kinerja para menteri pada tahun politik, khususnya yang terlibat kegiatan politik praktis.
Apalagi, dia menilai menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, terdapat sejumlah oknum yang melayangkan pernyataan untuk mendukung sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu yang kian santer terdengar dari para elit politik, termasuk para menteri yang berasal dari partai politik.
Advertisement
“Saya tentu akan terus mengawal itu, mengawasi, dan saya akan terus mendorong [mereka agar] bekerja sebagaimana biasa,” tegasnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Jumat (24/11/2023).
Hal ini dilakukan, kata Ma’ruf, sebagai upaya untuk mencegah para menteri yang ikut berpolitik mengabaikan tugas negara yang diembankan kepadanya.
Apalagi, Wapres Ke-13 RI itu menilai bahwa hanya karena masalah Pilpres, pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang, bahkan meskipun Indonesia akan menghadapi pemilu serentak termasuk pemilihan legislatif (pileg), Pilpres, dan lain-lain pada tahun mendatang.
Kemudian, orang nomor dua di Indonesia itu juga menyoroti para menteri yang memiliki pilihan politik berbeda yang berpeluang akan mempengaruhi kinerja mereka.
BACA JUGA: Bawaslu Bantul Ingatkan Parpol Hindari Kampanye Berbau SARA
Menurutnya, perbedaan pilihan politik bisa saja mengganggu soliditas dan sinergitas kerja kabinet, serta dapat menghambat program-program pemerintah. Kendati demikian, dia melanjutkan, apabila para menteri tersebut tetap patuh terhadap aturan yang ada, maka kegiatan politik mereka tidak akan mengganggu kinerjanya.
“Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat, kapan dia harus mendukung calonnya, kapan dia bekerja. Kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga tidak terganggu [kinerjanya]. Jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada [atau tidak],” tandas Ma’ruf.
Setali tiga uang, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya. “Sekali lagi evaluasi itu terus dilakukan, pengangkatan dan pemberhentian menteri itu prerogatif presiden,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Kamis (23/11/2023).
Bahkan, dia melanjutkan bahwa ikhwal potensi keputusan perombakan (reshuffle) kabinet pun juga selaras dengan kinerja menteri. Meskipun hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Jokowi. “Pengangkatan dan pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden. Tentu itu harus serahkan kewenangan dan hak konstusional pada presiden,” pungkas Ari.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
- Usulan Presidential Club Prabowo Didukung Zulkifli Hasan
- Kepala Rutan Nonaktif KPK Ajukan Praperadilan Kasus Pungli
- Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Ingatkan Tegur Ketua KPU Agar Tidak Tertidur
Advertisement
Seorang Pria di Bantul Ditemukan Meninggal, Diduga Gantung Diri
Advertisement
Grand Rohan Jogja Hadirkan Fasilitas Family Room untuk Liburan Bersama Keluarga
Advertisement
Berita Populer
- Soal Pencalonan Kaesang sebagai Walikota Bekasi, Ini Respons Jokowi
- Erupsi Gunung Ibu Setinggi 1,5 Km Terjadi Siang Ini
- Viral Tawaran Jadi Buzzer Bea Cukai dengan Tarif Rp100 Juta Per Video, Berikut Klarifikasi dari DJBC
- Pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK Segera Diumumkan
- Bupati Sidoarjo Akhirnya Ditahan KPK
- Wacana Eko Patrio Diajukan Jadi Calon Menteri, Pakar Ilmu Politik: Harus Bisa Menerjemahkan Visi Presiden
- Jemaah Haji Diminta Menjaga Kebugaran Fisik, Menag: Jangan Terlalu Diforsir
Advertisement
Advertisement