Advertisement
Anggota DPR Ingin Basuki Hadimuljono Kembali Jadi Menteri PUPR
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono ditemui di Fakultas Teknik UGM, Kamis (3/8/2023). - Harian Jogja/Catur Dwi Janati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Basuki Hadimuljono diharapkan menjabat kembali Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet presiden berikutnya. Harapan ini dilontarkan sejumlah anggota Komisi V DPR RI.
Dalam rapat kerja bersama Menteri PUPR di Jakarta, Ketua Komisi V DPR RI asarus mengatakan bahwa Basuki pantas kembali menjabat menteri karena sudah paham banyak terkait dengan tugas Kementerian PUPR.
Advertisement
"Mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan menjadi menteri kalau Partai Gerindra mau melamarnya. Dengan senang hati kami di sini (Komisi V) dengan Pak Bas (Basuki) karena Pak Bas sudah paham," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.
Harapan serupa juga disampaikan anggota dari Fraksi Partai Demokrat Irwan. Dia mengapresiasi kinerja Basuki dalam 10 tahun ke belakang, termasuk dalam menyelesaikan 13 proyek strategis nasional (PSN) pada 2023.
"Saya doakan Pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa ini dengan masuk Kabinet Indonesia Maju berikutnya," ucap Irwan, Senin (2/4/2024).
BACA JUGA: Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib, Kwarnas: Pramuka Jadi Strategi Bangun Karakter Bangsa
Terkait dengan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Irwan berharap Kementerian PUPR dapat melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan, terutama di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang merupakan daerah pemilihannya.
Dalam rapat tersebut, Basuki melaporkan bahwa kementeriannya telah menyelesaikan 13 PSN selama 2023 untuk memperkuat infrastruktur nasional. Sebanyak 13 PSN yang telah selesai, yaitu enam proyek bendungan, empat proyek jalan tol, satu proyek sistem penyediaan air minum (SPAM), satu proyek rumah susun (rusun), dan satu proyek bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, kemenangan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
