Advertisement
China Galang Opini Publik untuk Sanksi bagi Pelaku Penipuan Online
Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari opini publik mengenai rancangan “tindakan hukuman bersama untuk penipuan telekomunikasi dan internet serta kejahatan terkait”.
Pembentukan opini publik tersebut bertujuan untuk menerapkan undang-undang anti- penipuan telekomunikasi dan penipuan online.
Advertisement
Rancangan tersebut memuat 19 pasal yang mencakup enam aspek, yaitu asas pidana, sasaran pidana, tindakan pidana, kategori pidana, tata cara pidana, serta banding dan verifikasi.
BACA JUGA: Penipuan Online Marak Terjadi di Bantul, Begini Modusnya
Peraturan ini dengan jelas mendefinisikan ruang lingkup hukuman bagi individu dan organisasi, dan menentukan langkah-langkah untuk hukuman keuangan dan jaringan telekomunikasi serta hukuman lainnya.
Menurut rancangan tersebut, hukuman dinilai berdasarkan beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Rancangan tersebut membakukan prosedur untuk meninjau dan menentukan hukuman, serta jangka waktu dan pemberitahuan hukuman. Peraturan ini juga menetapkan prosedur dan batas waktu untuk banding, penerimaan, verifikasi, umpan balik, dan keringanan hukuman.
BACA JUGA: Hati-Hati Barang Impor, Ini Modus yang Perlu Diwaspadai
Menurut kementerian, rancangan tersebut secara ketat mengikuti undang-undang anti-telekomunikasi dan penipuan online untuk menentukan cakupan dan kriteria hukuman, dan mencantumkan perilaku tertentu yang dapat dikenakan hukuman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Advertisement
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Advertisement
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
Prabowonomics Dibawa Prabowo ke WEF Davos Seusai Absen 10 Tahun
Advertisement
Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump
Berita Pilihan
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
Advertisement
Serangan Jamur Embun Tepung, Rusak Produktivitas Melon Petani Ponjong
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Retribusi TPI Tak Capai Target, PAD Perikanan 2025 Baru 61 Persen
- Green Day Antusias Buka Super Bowl LX
- Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru untuk 22 Januari 2026
- Menteri Fadli Zon Resmikan Pengembangan Tahap I Candi Plaosan
- Pohon Tumbang di Sleman Dipicu Angin Kencang Saat Hujan Ekstrem
- Update Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini, 22 Januari 2026
- Bangkit dari Tekanan, Anthony Ginting Melaju ke 16 Besar
Advertisement
Advertisement
