Zulhas: Sekolah Bisa Tolak Makanan MBG Tak Sesuai Standar

Harianjogja.com, PROBOLINGGO—Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pihak sekolah memiliki kewenangan untuk mengajukan komplain hingga menolak makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak sesuai standar. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (18/4/2026).

Dalam kunjungannya ke sejumlah sekolah, seperti MAN 2 dan SMAN 1 Kota Probolinggo, Zulhas memastikan langsung kualitas makanan yang disajikan kepada siswa. Ia menekankan pentingnya menjaga mutu makanan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak.

“Kalau makanan yang dikirim tidak sesuai standar, kepala sekolah bisa komplain. Sekali, dua kali, tiga kali, bisa ditutup SPPG-nya,” ujar Zulhas.

Sekolah Berhak Tolak Makanan Tak Layak

Menurut Zulhas, sekolah tidak perlu ragu untuk menolak makanan yang dinilai tidak memenuhi standar gizi maupun kelayakan konsumsi. Ia menegaskan bahwa kualitas makanan dalam program MBG harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, ia juga mengingatkan para penyedia layanan makanan, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar disiplin menjaga mutu, kebersihan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, Zulhas mengimbau pihak sekolah untuk tidak langsung menyebarkan temuan makanan bermasalah ke media sosial. Ia menyarankan agar permasalahan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak SPPG untuk dilakukan evaluasi.

“Langkah yang tepat adalah disampaikan langsung ke SPPG agar segera diperbaiki, bukan langsung disebarkan,” katanya.

Pantau Langsung Program MBG

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah pusat untuk memastikan program berjalan optimal di daerah. Zulhas mengungkapkan dirinya mendapat arahan langsung dari Prabowo Subianto agar aktif turun ke lapangan.

“Saya diarahkan Presiden, satu minggu tiga hari keliling daerah. Kemarin dari Semarang, hari ini Probolinggo dan Pasuruan, besok ke Palembang dan Balikpapan,” ujarnya.

Selain mengecek pelaksanaan program MBG, Zulhas juga memantau sejumlah aspek lain seperti ketersediaan pupuk, harga gabah, serta kondisi irigasi di wilayah yang dikunjungi.

Pemda Lakukan Pengawasan Ketat

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin memastikan pemerintah daerah turut melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program makanan di sekolah.

Ia menyebut setiap sekolah telah dibekali standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan makanan. Jika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi, pihak sekolah dapat langsung melakukan penolakan.

“Setiap sekolah sudah memiliki SOP. Kalau ada indikasi makanan tidak layak, bisa langsung ditolak,” katanya.

Perhatikan Pengelolaan Limbah

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga meninjau pengelolaan limbah dari dapur penyedia makanan. Ia meminta agar limbah dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.

Selain itu, limbah organik diharapkan dapat dimanfaatkan kembali sehingga memberikan nilai tambah dan tidak terbuang percuma.

Dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat dan daerah, program MBG diharapkan mampu berjalan optimal serta benar-benar memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi siswa di sekolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara