Selain Isu Laut China Selatan, Sekjen PBB juga Soroti Konflik Myanmar di KTT Asean

Maria Elena

Jum'at, 08 September 2023 - 08:47 WIB

Abdul Hamied Razak

Selain Isu Laut China Selatan, Sekjen PBB juga Soroti Konflik Myanmar di KTT Asean

Sekjen PBB Antonio Guterres menghadiri KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Rabu (6/9 - 2023). Media Center KTT Asean 2023.

Harianjogja.com JAKARTA–Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres menyoroti tiga isu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 Asean dan PBB di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Pertama, Antonio mendorong kemajuan perdamaian di kawasan melalui diplomasi. Menurutnya, komitmen berdialog dan pencegahan konflik merupakan pilar yang penting untuk menjaga stabilitas kawasan.

Dalam hal ini, dia menyoroti tensi yang masih tinggi dari semenanjung Korea hingga Laut China Selatan.

“Saya mengapresiasi negara-negara anggota Asean yang telah mengupayakan dialog dan penyelesaian sengketa secara damai yang berakar pada penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB,” kata Antonio.

Kedua, dia menyoroti konflik di Myanmar yang semakin memburuk, kekerasan meningkat, kemiskinan yang semakin parah dan penindasan yang sistematis.

“Konflik ini memperburuk kesenjangan dan kerentanan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan seksual, pernikahan paksa, dan perdagangan manusia,” ujarnya.

Antonio mengatakan, lebih dari 1 juta orang Rohingya masih berada di Bangladesh di kamp-kamp pengungsian terbesar di dunia, tapi kondisi untuk pemulangan mereka secara sukarela masih belum terlihat.

“Seruan saya kepada penguasa militer Myanmar sudah jelas, membebaskan semua pemimpin yang ditahan dan tahanan politik, ini akan membuka pintu menuju pemulihan penuh,” tuturnya.

Ketiga, Antonio mendorong agenda percepatan negara-negara berkembang untuk mencapai net zero pada 2050.

PBB, imbuhnya, telah mengusulkan langkah-langkah konkret, termasuk stimulus sustainable development goals sebesar US$500 miliar per tahun untuk kepentingan negara-negara berkembang agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Langkah-langkah ini dan tindakan lainnya akan mengkatalisasi kemajuan SDGs dan membantu negara-negara berkembang untuk berinvestasi dalam transisi, terutama di bidang pangan energi, pendidikan digital, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial,” ujar Antonio.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com