Advertisement
Curhat SBY Soal Menteri Ajak Membentuk Koalisi Baru, Ini Respon Sandiaga

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno turut merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan tersebut mengatakan terdapat menteri dari jajaran kabinet Indonesia Maju yang intens melakukan lobi ke partainya untuk membentuk poros baru dengan PPP dan PKS.
Advertisement
Sandiaga pun menyebut bahwa dirinya belum mendengar pernyataan SBY secara utuh, tetapi hanya sempat melihat siaran langsung tersebut hingga menit ke-20 dari total 55 menit video yang ada, lantaran ada tugas yang harus dilakukan.
Meski begitu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu pun mengamini memang sempat berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Namun, dia mengatakan belum ada kelanjutan atas komunikasi yang dijalinnya tersebut.
"Saya sudah sampaikan bahwa secara terbuka kepada temen-temen pers bahwa kita membangun negeri ini harus bersama-sama, dan kita berencana untuk berbicara dengan partai-partai lain termasuk Demokrat, Mas AHY dan juga beberapa partai lainnya yang memang sudah sempat berhubungan tapi belum ada follow upnya," katanya di Gedung Sasono Adiguno Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat (1/9/2023) malam.
BACA JUGA:NasDem & PKB Deklarasi Duet Anies-Cak Imin Sabtu 2 September 2023
Lebih lanjut, Sandiaga tak menampik bahwa langkah selanjutnya partainya memang berencana berkomunikasi dengan parpol-parpol lain untuk berjuang bersama PDIP, khususnya dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
Dia menyebut dalam membangun narasi komunikasi politik, PPP dalam beberapa minggu ke depan akan mencoba membuka hubungan dalam bingkai kerja sama politik bersama parpol lainnya.
“Kami sudah menetapkan calon presidennya Ganjar Pranowo. Namun, kami juga ingin mengajak pihak-pihak lain ikut berjuang bersama," pungkas Sandiaga.
Sekadar informasi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti adanya menteri dari jajaran kabinet Presiden Jokowi yang intens melakukan lobi. Menteri tersebut mengajak Demokrat yang dipimpin AHY membentuk koalisi baru.
"Kita juga tahu, seorang menteri, menteri masih aktif dari kabinet kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Bahkan SBY mengaku mendengar inisiatif menteri tersebut untuk mengajak Demokrat telah diketahui oleh Pak Lurah.
"Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan," tandas SBY.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement