Advertisement
Menghalangi Pelaksanaan Pemilu Bakal Diancam Tiga Tahun Pencara
Ilustrasi Pemilu / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, AMBON—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menegaskan warga yang menghalang-halangi Pemilu bisa ditindak dengan ancaman tiga tahun penjara karena hal tersebut masuk perbuatan pidana dan pelanggaran hukum.
“Jika sampai ada ancaman untuk membatalkan Pemilu, ingat ada juga ancaman pidana bagi orang yang menghalang-halangi Pemilu. Jadi jangan main-main dengan itu,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Kamis (17/8/2023).
Advertisement
Hal ini disampaikan merespons masyarakat Negeri Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku yang mengancam akan membatalkan Pemilu 2024 di desa setempat karena banyak warga tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Ia menyampaikan pengaturan tindak pidana pemilu diatur dalam pasal 488 sampai pasal 544 di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
BACA JUGA: Beredar Kabar Penyaluran Obat Cacing Gratis sebagai Upaya Depopulasi, Ini Faktanya
Pada UU tersebut dinyatakan setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.
“Makanya saya harap, ini tidak menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Ini sebenarnya hanya sekadar ungkapan perasaan kecewa saja. Kalau tidak mau datang mencoblos kan tidak ada larangan, tidak ada pidana. Tapi kalau menghalangi misalnya melarang orang datang untuk memilih, membuat masalah di lokasi TPS itu masuk pelanggaran,” katanya.
Subair mengaku, telah minta kepada pengawas kecamatan untuk mencari data tentang masalah yang terjadi di Negeri Kataloka dan jika memang betul tuduhan bahwa ada manipulasi data, maka akan ditindak sebagai pelanggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Skema MBG Lebaran Diubah, Paket Dibagikan Lebih Awal
KPK Pastikan Menag Tak Terjerat Pidana Seusai Lapor Jet Pribadi
Bos Kartel El Mencho Tewas Ditembak, Meksiko Dilanda Kerusuhan
BMKG: Gempa Dangkal Magnitudo 2,7 Guncang Buton
Advertisement
Menag Nasaruddin Laporkan Gratifikasi Jet Pribadi dari OSO ke KPK
Mudik Lebaran 2026 Aman, Korlantas Gaungkan Keselamatan
Suriah Tuntut Penyerahan Bashar al-Assad
Masuki Rumah Trump, Seorang Pria Ditembak Mati
Iran Dorong Kesepakatan Nuklir Sederhana dengan AS
Advertisement
Kapolri Tegaskan Usut Tuntas Kasus Bripda MS di Tual
Gempa M 7,1 di Sabah Tak Picu Tsunami di Kaltara
BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
Mudik Gratis BUMN 2026: Jadwal, Kuota, dan Rute Lengkap
Seskab Teddy Tegaskan Produk AS Tetap Wajib Sertifikasi Halal
Advertisement
23 Jurnalis Jateng Jadi Korban, KKJ Resmi Dibentuk
Berita Pilihan
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
- DPR Nilai Penganiayaan Anak oleh Brimob Brutal, Desak Proses Pidana
- BBPOM Bagikan Kiat Pilih Takjil Aman Selama Ramadan
Advertisement
Masjid Nurul Ashri Hidupkan Ramadan lewat Pendidikan Politik
Advertisement
WISATA RAMADAN: Jejak Dakwah di Kampung Maksiat Samarinda
Advertisement
Berita Populer
- Hati-hati Konsumsi Suplemen, Ini Daftar yang Bisa Membahayakan Jantung
- Pemkab Gunungkidul Akan Tetapkan 21 Cagar Budaya Baru, Ini Daftarnya
- Terekam CCTV, Aksi Maling Elpiji di Mantrijeron Digagalkan Warga
- Anak Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi, Ini Respons KemenPPPA
- Laga Persib Bandung vs Persita Dijaga Ketat Tanpa Suporter Tamu
- Ledakan Mercon di Sanden Bantul, Dua Warga Srigading Dilarikan ke RS
- Jadwal Buka Puasa Jogja Minggu 22 Februari 2026, Magrib 18.04 WIB
Advertisement
Advertisement
