Advertisement
Menghalangi Pelaksanaan Pemilu Bakal Diancam Tiga Tahun Pencara
Ilustrasi Pemilu / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, AMBON—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menegaskan warga yang menghalang-halangi Pemilu bisa ditindak dengan ancaman tiga tahun penjara karena hal tersebut masuk perbuatan pidana dan pelanggaran hukum.
“Jika sampai ada ancaman untuk membatalkan Pemilu, ingat ada juga ancaman pidana bagi orang yang menghalang-halangi Pemilu. Jadi jangan main-main dengan itu,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Kamis (17/8/2023).
Advertisement
Hal ini disampaikan merespons masyarakat Negeri Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku yang mengancam akan membatalkan Pemilu 2024 di desa setempat karena banyak warga tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Ia menyampaikan pengaturan tindak pidana pemilu diatur dalam pasal 488 sampai pasal 544 di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
BACA JUGA: Beredar Kabar Penyaluran Obat Cacing Gratis sebagai Upaya Depopulasi, Ini Faktanya
Pada UU tersebut dinyatakan setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.
“Makanya saya harap, ini tidak menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Ini sebenarnya hanya sekadar ungkapan perasaan kecewa saja. Kalau tidak mau datang mencoblos kan tidak ada larangan, tidak ada pidana. Tapi kalau menghalangi misalnya melarang orang datang untuk memilih, membuat masalah di lokasi TPS itu masuk pelanggaran,” katanya.
Subair mengaku, telah minta kepada pengawas kecamatan untuk mencari data tentang masalah yang terjadi di Negeri Kataloka dan jika memang betul tuduhan bahwa ada manipulasi data, maka akan ditindak sebagai pelanggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS Tutup Pangkalan Militer di Suriah Setelah 10 Tahun
Prabowo Sebut Standar MBG Lampaui Jepang dan Eropa
BGN Atur Menu MBG 3B dan Target 33.670 di SPPG 2026
BGN Perluas MBG untuk Balita 6-59 Bulan pada 2026
Advertisement
Prabowo Tinjau SPPG Polri, Pastikan MBG Tetap Hangat
5 Perusahaan China Bidik Tender Waste to Energy Danantara
Menkeu Purbaya Geser Masyita Crystallin ke Danantara
BBC Pangkas Anggaran 10 Persen, PHK Tak Terhindarkan
BRIN Kembangkan Antena 6G dan SATCOM Berteknologi Canggih
Advertisement
Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
Pesta Retail 2026 di Prambanan Tegaskan Peran UMKM dan Toko Kelontong
Daftar 36 Ruas Tol yang Batasi Truk Saat Mudik Lebaran 2026
Nama Adies Kadir Disorot dalam Uji Materi, Ini Penjelasan MKMK
Mudik Lebaran 2026, Korlantas Siapkan Rekayasa Adaptif
Advertisement
IPI Desak Jaminan Keamanan Penerbangan Papua
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Masjid Jogokariyan Siap Tekan Produksi Sampah dari Takjil Ramadan
- Alpukat Bantu Turunkan LDL dan Jaga Tekanan Darah
- 9 Tahun Merawat Anak Lumpuh, Ibu Bertahan Menulis 32 Novel Digital
- MAN 2 Yogyakarta Raih WBK dan Perkuat Reformasi Birokrasi
- Bandara Korowai Batu Ditutup Seusai Penembakan Pilot Smart Air
- Indonesia Masuk Dewan Perdamaian, Fokus untuk Palestina
- Muncul Gerakan Tanah dan Longsor di Cilacap, Ini Kata BPBD
Advertisement
Advertisement
