Advertisement
Menghalangi Pelaksanaan Pemilu Bakal Diancam Tiga Tahun Pencara
Ilustrasi Pemilu / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, AMBON—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menegaskan warga yang menghalang-halangi Pemilu bisa ditindak dengan ancaman tiga tahun penjara karena hal tersebut masuk perbuatan pidana dan pelanggaran hukum.
“Jika sampai ada ancaman untuk membatalkan Pemilu, ingat ada juga ancaman pidana bagi orang yang menghalang-halangi Pemilu. Jadi jangan main-main dengan itu,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Kamis (17/8/2023).
Advertisement
Hal ini disampaikan merespons masyarakat Negeri Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku yang mengancam akan membatalkan Pemilu 2024 di desa setempat karena banyak warga tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Ia menyampaikan pengaturan tindak pidana pemilu diatur dalam pasal 488 sampai pasal 544 di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
BACA JUGA: Beredar Kabar Penyaluran Obat Cacing Gratis sebagai Upaya Depopulasi, Ini Faktanya
Pada UU tersebut dinyatakan setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.
“Makanya saya harap, ini tidak menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Ini sebenarnya hanya sekadar ungkapan perasaan kecewa saja. Kalau tidak mau datang mencoblos kan tidak ada larangan, tidak ada pidana. Tapi kalau menghalangi misalnya melarang orang datang untuk memilih, membuat masalah di lokasi TPS itu masuk pelanggaran,” katanya.
Subair mengaku, telah minta kepada pengawas kecamatan untuk mencari data tentang masalah yang terjadi di Negeri Kataloka dan jika memang betul tuduhan bahwa ada manipulasi data, maka akan ditindak sebagai pelanggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PM Jepang: 30 Terluka Akibat Gempa 7,5 di Aomori
Smailing Platinum Resmi Bergabung dengan Jaringan Virtuoso
Gempa 7,6 Hentikan Layanan Tohoku Shinkansen di Jepang
BPJN Aceh Bangun Jembatan Sementara Pulihkan Akses Banjir Bandang
Advertisement
Bareskrim Telusuri Penyelidikan Kayu Gelondongan Garoga di Sumut
Jogja Paling Diminati dalam Prediksi Mobilitas Nataru 2025
Rapat Paripurna Setujui RUU PSDK sebagai Usul Inisiatif DPR RI
4.271 Warga Dievakuasi, Basarnas Masih Cari 62 Korban Aceh
Mahasiswa Korban Bencana Dapat Pembebasan UKT hingga 2 Semester
Advertisement
Aksi Panggul Beras Dikritik, Zulhas Tetap Prioritaskan Bantuan
Cuaca Nataru 2025 Diprediksi Ekstrem, BMKG Keluarkan Peringatan
BNPB Kirim 56 Ton Bantuan ke Tiga Provinsi Sumatera
Kemkomdigi Temukan 1.890 Konten Hoaks dalam Setahun
DPRD Aceh Selatan Proses Pencopotan Bupati Mirwan MS
Advertisement
Kemendiktisaintek Siapkan Rp75,9 M untuk Kampus Korban Banjir Sumatera
Berita Pilihan
- Gempa 7,6 Hentikan Layanan Tohoku Shinkansen di Jepang
- Bareskrim Telusuri Penyelidikan Kayu Gelondongan Garoga di Sumut
- Prabowo Perintahkan Listrik Sumatera-Aceh Menyala dan Jalan Terhubung
- Forum Sesepuh NU Desak Penetapan Pj PBNU Ditunda Sesuai Aturan
- Edukasi Vaksin HPV Diperluas Lewat Gerakan Jaga Bersama
Advertisement
Advertisement
Treasure Bay Bintan Jadi Destinasi Wisata Terbaik di WIA 2025
Advertisement
Berita Populer
- DPR RI Apresiasi Dukungan Internasional untuk Aceh
- IWIP Bantah Isu Penyelundupan di Bandara Weda Bay
- Fridolin Belnovando Bawa Semangat Service Excellence di Raker BSN
- Harga Cabai Rawit Tembus Rp74.250, Telur Ayam Ikut Naik
- KPK Tak Persoalkan Dewas Periksa Penyidik soal Bobby Nasution
- PLN Jateng-DIY Kirim Tim Bantu Pulihkan Listrik di Aceh
- Kemenkes Kerahkan Dokter Magang dan Spesialis ke Sumatera
Advertisement
Advertisement
