Advertisement
Menghalangi Pelaksanaan Pemilu Bakal Diancam Tiga Tahun Pencara
Ilustrasi Pemilu / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, AMBON—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menegaskan warga yang menghalang-halangi Pemilu bisa ditindak dengan ancaman tiga tahun penjara karena hal tersebut masuk perbuatan pidana dan pelanggaran hukum.
“Jika sampai ada ancaman untuk membatalkan Pemilu, ingat ada juga ancaman pidana bagi orang yang menghalang-halangi Pemilu. Jadi jangan main-main dengan itu,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Kamis (17/8/2023).
Advertisement
Hal ini disampaikan merespons masyarakat Negeri Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku yang mengancam akan membatalkan Pemilu 2024 di desa setempat karena banyak warga tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Ia menyampaikan pengaturan tindak pidana pemilu diatur dalam pasal 488 sampai pasal 544 di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
BACA JUGA: Beredar Kabar Penyaluran Obat Cacing Gratis sebagai Upaya Depopulasi, Ini Faktanya
Pada UU tersebut dinyatakan setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.
“Makanya saya harap, ini tidak menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Ini sebenarnya hanya sekadar ungkapan perasaan kecewa saja. Kalau tidak mau datang mencoblos kan tidak ada larangan, tidak ada pidana. Tapi kalau menghalangi misalnya melarang orang datang untuk memilih, membuat masalah di lokasi TPS itu masuk pelanggaran,” katanya.
Subair mengaku, telah minta kepada pengawas kecamatan untuk mencari data tentang masalah yang terjadi di Negeri Kataloka dan jika memang betul tuduhan bahwa ada manipulasi data, maka akan ditindak sebagai pelanggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gus Muhaimin Tebar Ribuan Paket Sembako di Sejumlah Daerah
Anwar Usman Pamit di Sidang MK Setelah 15 Tahun Mengabdi
Polisi Analisis 86 CCTV Usut Penyiraman Aktivis KontraS
Penetapan Idulfitri Berpotensi Diperdebatkan karena Data Hilal
Advertisement
Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Dibahas DPR Setelah Lebaran
Kilang Minyak Nasional Dipacu Maksimal Jaga Pasokan BBM
Sejumlah Ruang Penting di Setda Cilacap Digeledah KPK
Kasus Siswa Tewas di Bandung Jadi Alarm Tradisi Geng Pelajar
Situasi Iran Tegang, Ratusan Orang Ditangkap Dianggap Mata-Mata
Advertisement
Gugatan Roy Suryo soal KUHP dan UU ITE Ditolak MK
Wacana KPU Jadi Cabang Kekuasaan Baru Dinilai Perlu Kajian
Menhub Tindak Tegas Truk Pelanggar SKB Lebaran 2026
Kemnaker Cek Kesehatan Sopir Bus untuk Tekan Risiko Human Error
Iran Siap Bertahan dan Tidak Pernah Meminta Gencatan Senjata
Advertisement
Diskon Tarif Tol Trans Jawa 30 Persen Mulai Diberlakukan
Berita Pilihan
- Hujan Deras dan Angin Kencang Ganggu 15 Penerbangan di Juanda
- Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
- WHO: 14 Tenaga Medis Tewas dalam Serangan Fasilitas Kesehatan Lebanon
- Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
- Prabowo Perintahkan Polri Usut Tuntas Penyiraman Andrie Yunus
Advertisement
Libur Lebaran, Polisi Siapkan Jalur Satu Arah di Parangtritis
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gubernur Banten Lepas 1.570 Pemudik IKG Menuju Gunungkidul
- Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Diusut Serius Polisi
- Pendapatan AirAsia Indonesia 2025 Tembus Rp7,87 Triliun
- Kecelakaan Pemudik di Tol Semarang-Solo, Dua Penumpang Luka
- Brigade Joxzin Bagikan Ratusan Paket Takjil di Palbapang Bantul
- Libur Lebaran, Mas Marrel Minta Wisatawan Ikut Jaga Kebersihan Jogja
- Prabowo Akan Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Ini Pendapat Ekonom
Advertisement
Advertisement
