Advertisement
Gagal Jadi Kado HUT 17 Agustus, Kereta Cepat Telan Rp110 Triliun!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kereta Cepat Jakarta Bandung yang gagal menjadi kado Kemerdekaan RI. Proyek ini dipastikan menelan biaya investasi senilai US$7,2 miliar atau setara dengan Rp110,16 triliun.
Awalnya, Kereta Cepat diproyeksikan meluncur pada 18 Agustus 2023 dan bisa menjadi kado HUT ke-78 RI. Sayangnya, sejumlah masalah membuat megaproyek transportasi massal tersebut dipastikan mundur hingga September 2023.
Advertisement
BACA JUGA: Dugaan Aliran Dana Suap Proyek Jalur Kereta ke Pejabat Tinggi Kemenhub akan Didalami KPK
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan biaya total tersebut adalah investasi final yang tidak akan bertambah.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memerinci biaya tersebut terdiri dari US$6 miliar (Rp91,8 triliun) nilai awal proyek dan US$1,2 miliar (Rp18,36 triliun) yang merupakan pembengkakan biaya atau cost overrun yang telah disepakati Pemerintah Indonesia dan China.
"Biaya proyek US$7,2 miliar tersebut merupakan angka final yang tidak akan bertambah," ujar Dwiyana saat dihubungi, Selasa (15/8/2023).
Dia menjelaskan biaya yang bengkak terjadi akibat hal tidak terduga yang belum diperhitungkan. Salah satunya berasal dari investasi persinyalan GSM-R 900 MHz.
Dwiyana menyebut penyediaan frekuensi telekomunikasi dan persinyalan GSM-R untuk Kereta Cepat di China disediakan secara gratis oleh pemerintah setempat. Sementara itu, untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung persinyalan tersebut bekerja sama dengan Telkomsel.
Biaya proyek lain yang belum masuk perhitungan awal juga meliputi penyediaan listrik oleh PT PLN. Meski demikian, Dwiyana tidak menyebutkan nilai investasi untuk penyediaan listrik tersebut.
“Untuk yang itu persinyalan kita ada nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun,” katanya.
Dia menuturkan, penetapan biaya final tersebut telah disepakati oleh Komite Kereta Cepat yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dan beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sementara itu, pembayaran untuk cost overrun KCJB akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan saham dengan konsorsium Indonesia sebesar 60 persen dan konsorsium China sebesar 40 persen.
BACA JUGA: Budi Karya Sumadi Diperiksa KPK 10 Jam soal Korupsi Proyek KA
Dengan demikian, konsorsium Indonesia akan membayar sekitar US$720 juta dan konsorsium China menanggung sekitar US$480 juta yang tersisa.
Dwiyana menjelaskan, dari total cost overrun yang akan dibayarkan oleh konsorsium Indonesia, sebanyak 25 persen akan dibayar menggunakan dana dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium.
Sementara itu, 75 persen lainnya dibayarkan menggunakan pinjaman yang telah disepakati dengan China Development Bank (CDB). Dalam catatan Bisnis pada 5 Juni 2023, besaran pinjaman yang telah disepakati adalah senilai US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan asumsi kurs US$1 = Rp15.100.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement