Advertisement
Anies Kritik Sektor Pendidikan dengan Adanya Monopoli
_1690659191.jpg)
Bakal calon Presiden RI 2024 Anies Baswedan saat menjadi pembicara dalam acara Belajaraya di Jakarta, Sabtu (29/7/2023). - Bisnis/Anshary Madya Sukma
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Bakal calon Presiden RI, Anies Baswedan, menyampaikan pendidikan harus dianggap sebagai gerakan dibandingkan program untuk kemajuan Indonesia.
Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Belajaraya di Jakarta, Sabtu (29/7/2023). Dia mengatakan jika pendidikan dianggap sebagai program maka hal ini membuat pasif pihak selain pemerintah.
Advertisement
"Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program. Lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu mereka menganggap itu wilayahnya pemerintah saja," kata Anies.
BACA JUGA : Anies Baswedan Bilang Cawapres Akan Diumumkan
Jika pendidikan dipandang sebagai gerakan maka beberapa elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam memajukan sektor pendidikan di Indonesia.
"Kita menyaksikan yang dimiliki oleh pemerintah itu. Satu fiskal, dua, otoritas. Yang tidak dimiliki itu inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Itu yang memiliki siapa? Ya pegiat-pegiat jaringan," katanya.
Dengan demikian, kata Anies, kemajuan pendidikan di Indonesia akan tercipta apabila pemerintah membuka ruang untuk kolaborasi dengan elemen masyarakat lain.
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tenaga pengajar juga merupakan elemen penting dalam pendidikan. Oleh karenanya, kesejahteraan guru harus menjadi fokus dalam memajukan pendidikan di suatu negara.
"Jadi fokus utama adalah menempatkan guru sebagai kunci dan itu artinya guru harus mengerjakan dengan tenang dan artinya guru bekerja sudah memiliki kepastian status, bekerja dengan memiliki kepastian sejahtera," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kompolnas lewat Revisi Perpres
Undang-Undang ASN Disahkan DPR Hari Ini
Musim Kemarau, PDAM Temanggung Menggilir Pengaliran Air Pelanggan
Advertisement
Revisi Undang-Undang IKN Disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR
Ke Malaysia Bertemu Mahatir Muhammad, Megawati Membahas IKN dan Hujan
Saatnya Sistem ASN Dirombak, Presiden Jokowi: Agar Tidak Hanya Urus SPJ
Dorong ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Ada yang Senang dan Ada yang Tidak
Advertisement
KPK Temukan Dokumen Febri Diansyah di Kementan, Berikut Penjelasannya
Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Mentan Syahrul dan Menpora Dito Masuk Daftar?
Sah! MK Tolak Gugatan Formil, Pemerintah Lanjutkan UU Cipta Kerja
Situs OJK Sempat Down, Terserang Ransomware?
Advertisement
Proyek Kereta Cepat Baru, Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Cegah Perundungan di Kalangan Pelajar SMP, Disdikpora Kulonprogo Bakal Libatkan Polisi
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
Advertisement
Advertisement
