TNI Belum Jatuhkan Status Kepala Basarnas Tersangka Kasus Suap
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menyebut belum menentukan status hukum Kepala Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buahnya Letkol Afri Budi Cahyanto, yang tersangkut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di .
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan dua perwira TNI yang masing-masing menjabat sebagai Kepala Basarnas dan Koorsmin Kabasarnas itu sebagai tersangka kasus tersebut.
Advertisement
Usai melakukan audiensi dengan KPK, Komandan Puspom TNI Marsekal Muda (Marsda) Agung Handoko justru mengatakan bahwa belum menentukan status hukum dari Marsdya Henri dan Lektol Afri. Oleh sebab itu, Puspom belum menetapkan Kepala Basarnas tersangka, begitu juga dengan Letkol Afri Budi.
"[Status hukum kedua perwira] masih kita proses. Belum [tersangka], baru kita mulai," ujarnya setelah beraudiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Baca juga: TPA Piyungan Ditutup: Sampah Menggunung di Alun-alun Selatan Jogja
Agung juga mengatakan bahwa belum ada mekanisme penyidikan gabungan antara TNI dan KPK yang sudah dibuat. Dengan demikian, dia menyebut saat ini proses hukum atas Marsdya Henri dan Lektol Afri masih ditangani oleh TNI sendiri.
"Sekarang untuk sementara masih dilakukan sendiri-sendiri," kata perwira bintang dua TNI AU itu.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Mabes TNI pun telah melakukan konferensi pers terkait dengan OTT dan penetapan tersangka oleh KPK kepada perwira TNI yang tengah bertugas di Basarnas.
Agung mengaku keberatan usai KPK menetapkan kedua perwira TNI salahsatunya Kepala Basarnas tersangka, lantaran dinilai tidak memiliki kewenangan. Dia menyebut penanganan proses hukum terhadap personel TNI seharusnya dilakukan oleh dan sesuai dengan ketentuan peradilan militer.
"Dari tim kami terus terang keberatan, karena itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer karena kami punya ketentuan sendiri, aturan sendiri," ujarnya secara terpisah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip dari siaran YouTube, Jumat (28/7/2023).
Pada kesempatan itu juga, Agung turut menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali belum melaksanakan proses hukum lantaran baru menerima laporan resmi dari KPK pagi ini pukul 10.30 WIB.
"Saat itu [OTT] dari KPK yang melakukan penangkapan, belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi, status Letkol ABC hanya sekadar titipan dan seharusnya, penyerahan yang bersangkutan diikuti dengan barang bukti pada OTT tersebut," lanjut Agung.
KPK Minta Maaf
Adapun KPK menyebut tim penyelidik khilaf saat menangkap Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri pada OTT, Selasa (25/7/2023). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada konferensi pers usai audiensi dengan Mabes TNI di Gedung Merah Putih KPK.
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan dan mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," ujar Johanis, Jumat (28/7/2023).
Dia lalu menjelaskan bahwa ketika suatu perkara melibatkan anggota militer, maka proses hukum terhadap mereka akan diserahkan kepada otoritas militer. Oleh sebab itu, dia meminta maaf atas penangkapan Letkol Afri pada OTT tersebut.
"Oleh karena itu dalam rapat tadi kami menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya bisa disampaikan kepada Panglima dan jajaran TNi atas kekhilafan ini, kami mohon dapat dimaafkan," tuturnya.
Untuk diketahui, KPK menetapkan Letkol Afri dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Lembaga antirasuah juga menetapkan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil, sebagai tersangka pemberi suap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
Advertisement
Jelang Pilkada 2024, Dinas Kominfo Gunungkidul Tambah Bandwidth Internet di 144 Kalurahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
- Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
- Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
- Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
- 8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
- Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
- Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
Advertisement
Advertisement