Advertisement
TNI Belum Jatuhkan Status Kepala Basarnas Tersangka Kasus Suap

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menyebut belum menentukan status hukum Kepala Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buahnya Letkol Afri Budi Cahyanto, yang tersangkut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di .
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan dua perwira TNI yang masing-masing menjabat sebagai Kepala Basarnas dan Koorsmin Kabasarnas itu sebagai tersangka kasus tersebut.
Advertisement
Usai melakukan audiensi dengan KPK, Komandan Puspom TNI Marsekal Muda (Marsda) Agung Handoko justru mengatakan bahwa belum menentukan status hukum dari Marsdya Henri dan Lektol Afri. Oleh sebab itu, Puspom belum menetapkan Kepala Basarnas tersangka, begitu juga dengan Letkol Afri Budi.
"[Status hukum kedua perwira] masih kita proses. Belum [tersangka], baru kita mulai," ujarnya setelah beraudiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Baca juga: TPA Piyungan Ditutup: Sampah Menggunung di Alun-alun Selatan Jogja
Agung juga mengatakan bahwa belum ada mekanisme penyidikan gabungan antara TNI dan KPK yang sudah dibuat. Dengan demikian, dia menyebut saat ini proses hukum atas Marsdya Henri dan Lektol Afri masih ditangani oleh TNI sendiri.
"Sekarang untuk sementara masih dilakukan sendiri-sendiri," kata perwira bintang dua TNI AU itu.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Mabes TNI pun telah melakukan konferensi pers terkait dengan OTT dan penetapan tersangka oleh KPK kepada perwira TNI yang tengah bertugas di Basarnas.
Agung mengaku keberatan usai KPK menetapkan kedua perwira TNI salahsatunya Kepala Basarnas tersangka, lantaran dinilai tidak memiliki kewenangan. Dia menyebut penanganan proses hukum terhadap personel TNI seharusnya dilakukan oleh dan sesuai dengan ketentuan peradilan militer.
"Dari tim kami terus terang keberatan, karena itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer karena kami punya ketentuan sendiri, aturan sendiri," ujarnya secara terpisah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip dari siaran YouTube, Jumat (28/7/2023).
Pada kesempatan itu juga, Agung turut menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali belum melaksanakan proses hukum lantaran baru menerima laporan resmi dari KPK pagi ini pukul 10.30 WIB.
"Saat itu [OTT] dari KPK yang melakukan penangkapan, belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi, status Letkol ABC hanya sekadar titipan dan seharusnya, penyerahan yang bersangkutan diikuti dengan barang bukti pada OTT tersebut," lanjut Agung.
KPK Minta Maaf
Adapun KPK menyebut tim penyelidik khilaf saat menangkap Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri pada OTT, Selasa (25/7/2023). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada konferensi pers usai audiensi dengan Mabes TNI di Gedung Merah Putih KPK.
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan dan mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," ujar Johanis, Jumat (28/7/2023).
Dia lalu menjelaskan bahwa ketika suatu perkara melibatkan anggota militer, maka proses hukum terhadap mereka akan diserahkan kepada otoritas militer. Oleh sebab itu, dia meminta maaf atas penangkapan Letkol Afri pada OTT tersebut.
"Oleh karena itu dalam rapat tadi kami menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya bisa disampaikan kepada Panglima dan jajaran TNi atas kekhilafan ini, kami mohon dapat dimaafkan," tuturnya.
Untuk diketahui, KPK menetapkan Letkol Afri dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Lembaga antirasuah juga menetapkan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil, sebagai tersangka pemberi suap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement

Perolehan Emas Sleman Dalam Porda XVII Terpaut 14 Medali dengan Bantul
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kunjungi Sekolah Rakyat Tabanan, Menteri BPLH Kagumi Pendidikan Pelestarian Lingkungan
- Pejabat Malaysia Terima Ancaman Lewat Surel
- Sushila Karki Jadi Perdana Menteri Nepal, China Ucapkan Selamat
- Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Cilacap Dini Hari Ini
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
Advertisement
Advertisement