Advertisement
ICW Yakin KPK Tidak Akan Menangkap Harun Masiku di Tahun Politik
Gedung KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meyakini bahwa menjelang tahun politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mau menaruh perhatian serius untuk mencari keberadaan Harun Masiku.
Dia menyebut bahwa terhitung sejak ditetapkan sebagai Tersangka, praktis sudah lebih dari 1.200 hari mantan calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku, gagal diringkus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Advertisement
“Beragam dalih yang diungkapkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK baru-baru ini, ICW yakini hanya sekadar gimik semata,” ujarnya melalui rilisnya, Sabtu (8/7/2023).
BACA JUGA: Kemarau, Ada Potensi Hujan Sedang hingga Lebat, BMKG: Tingkatkan Kewaspadaan
Kurnia melanjutkan bahwa kejanggalan penanganan perkara ini sudah terang benderang tampak sejak awal. Apalagi, menurutnya Pimpinan KPK pun terlihat seperti melindungi tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu.
“Bukan hanya itu, fungsi pengawasan proses penindakan oleh Dewan Pengawas juga tampak tumpul,” katanya.
ICW, katanya, meyakini dalam tahun politik seperti saat ini KPK tak akan mau menaruh perhatian serius untuk mencari keberadaan Harun. Dia menduga, jika Harun diringkus, besar kemungkinan akan ada elit partai politik besar akan turut terseret.
“Untuk diketahui, KPK era Firli Bahuri merupakan KPK yang paling takut berhadapan dengan politisi. Sehingga, perkara semacam Harun ini sudah pasti akan sulit diungkap. KPK bukan tidak mampu menemukan keberadaan Harun, melainkan memang tidak mau,” kata Kurnia. (Sumber Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Dibuka Mulai 14 Juli, Sekolah Rakyat SMA di Bantul Tampung 200 Siswa dari Keluarga Miskin Ekstrem
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
- Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
- KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Advertisement
