Advertisement
Dana Pensiun Banyak Bermasalah, ADPI: Kami Lakukan Perbaikan Tata Kelola
Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Ali Farmadi - Bisnis/Husnul Iga Puspita
Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG—Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengakui pengelolaan dana pensiun yang bermasalah beberapa waktu terakhir.
Untuk menuntaskan masalah tersebut, ADPI menggelar musyarawah kerja mengangkat isu penguatan tata kelola dana pensiun melalui mitigasi resiko bagi para pengurus, dewan pengawas dan pegawai.
Advertisement
BACA JUGA: Dana Pensiun PNS jadi Beban APBN? Ini Saran untuk Pemerintah
Ketua ADPI Ali Farmadi mengatakan pelaksanaan musyawarah itu menyusul banyaknya pernyataan mengenai pengelolaan dana pensiun yang bermasalah beberapa waktu terakhir. "Kita tahu soal tata kelola akhir akhir ini menjadi sorotan, bahwa ada pengelolaan yang kurang bagus," kata Ali, Selasa (13/6/2023).
Ali menjelaskan, salah satu permasalahan yang mendesak tidak hanya bersumber dari kepersertaan. Tetapi juga berkaitan dengan investasi yang beberapa waktu terakhir berada jauh dibawah 100 persen rasio kecukupan dananya. "Dikhawatirkan tidak mampu dana pensiun didalam melaksanakan kewajiban itu," sambungnya.
Melalui kegiatan itu, kata Ali, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pekerjaan, utamanya dalam persoalan investasi. "Karena cukup banyak orang yang menggantungkan diri di masa depannya setelah mereka pensiun," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
