Dana Pensiun PNS jadi Beban APBN? Ini Saran untuk Pemerintah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani mereformasi skema pensiun pegawai negeri sipil (PNS) bakal turut membuka peluang pertumbuhan buat industri dana pensiun di Tanah Air.
Sebagai informasi, wacana reformasi skema pensiun PNS dari pay as you go menjadi fully funded berawal dari kekhawatiran pemerintah akan fenomena pembengkakan beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di masa depan.
Advertisement
Pasalnya, hasil iuran pensiun dari gaji PNS yang saat ini dikelola Taspen, juga TNI-Polri yang dikelola Asabri, merupakan manfaat yang diterima secara sekaligus ketika pensiun. Sementara itu, manfaat dana pensiun bulanan mereka ditanggung penuh oleh APBN.
Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarifudin Yunus menyambut baik rencana reformasi menjadi fully funded ini, karena akan turut membuka potensi perbaikan skema pensiun buat aparatur sipil negara (ASN) secara umum.
"Manfaat pensiun merupakan kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja. Yang jadi masalah, kenapa dananya tidak disiapkan dari sekarang, tidak dicadangkan sejak dini. Sehingga nantinya pada saat ASN memasuki masa pensiun, uangnya sudah ada," ujarnya dalam Talks Podcast Bisnis.com, dikutip Selasa (6/9/2022).
BACA JUGA: Diiming-imingi Investasi, Warga Bantul Ketipu Rp850 Juta
Oleh sebab itu, Syarif menyarankan pemerintah turut melibatkan pemain dana pensiun swasta, yang telah terbukti kinerjanya dalam mengelola iuran untuk manfaat pensiun. Terlebih, saat ini mulai mencuat kasus-kasus pengelolaan dana pensiun yang tidak profesional dari segelintir lembaga.
"Kalau saya melihat lebih baik kepada free market saja, karena saat ini era keterbukaan. Kalau bentuk lembaga baru lagi, nanti dijadikan ladang yang tidak baik, atau terjadi masalah lagi. Lebih baik optimalkan yang ada di market saja, dipilih secara terbuka dan transparan, dilihat kinerja masing-masing," tambahnya.
Terlebih, menurut Syarif, perubahan skema pensiun para abdi negara menjadi fully funded merupakan hal mudah bagi pemerintah. Tantangannya akan muncul dari sisi bagaimana mengolah data penerima manfaat secara komprehensif dan cara sosialisasi.
Terakhir, Syarif berharap formula baru harapannya turut membawa keadilan, serta win-win solution buat kedua belah pihak. Apalagi, ketika nantinya jumlah para abdi negara terus bertambah, sementara masa hidup mereka selepas pensiun berlangsung lama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
- Cuaca Panas, Dinas Kesehatan DIY Minta Warga Mewaspadai Gangguan Kesehatan Kulit
Advertisement
Advertisement

Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Jogja Menjadi Kota Destinasi Pertama Jambore Daerah HSFCI se-Jawa & Bali 2023
- Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Jokowi: Dengar dari Mana?
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
- Kereta Cepat Jakarta Bandung "Whoosh" Diresmikan Jokowi Hari Ini
- Menpora Dito Ariotedjo Jawab Soal Uang Korupsi BTS dan Isu Reshuffle Kabinet
- Pelaku Penyebar Hoaks UAS Ditangkap Soal Pulau Rempang, Begini Sosoknya
- Bom Bunuh Diri di Turki, Kelompok Bersenjata Kurdi Akui Bertanggung Jawab
Advertisement
Advertisement