Dana Pensiun PNS jadi Beban APBN? Ini Saran untuk Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA - Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani mereformasi skema pensiun pegawai negeri sipil (PNS) bakal turut membuka peluang pertumbuhan buat industri dana pensiun di Tanah Air.

Sebagai informasi, wacana reformasi skema pensiun PNS dari pay as you go menjadi fully funded berawal dari kekhawatiran pemerintah akan fenomena pembengkakan beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di masa depan.

Pasalnya, hasil iuran pensiun dari gaji PNS yang saat ini dikelola Taspen, juga TNI-Polri yang dikelola Asabri, merupakan manfaat yang diterima secara sekaligus ketika pensiun. Sementara itu, manfaat dana pensiun bulanan mereka ditanggung penuh oleh APBN.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarifudin Yunus menyambut baik rencana reformasi menjadi fully funded ini, karena akan turut membuka potensi perbaikan skema pensiun buat aparatur sipil negara (ASN) secara umum.

"Manfaat pensiun merupakan kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja. Yang jadi masalah, kenapa dananya tidak disiapkan dari sekarang, tidak dicadangkan sejak dini. Sehingga nantinya pada saat ASN memasuki masa pensiun, uangnya sudah ada," ujarnya dalam Talks Podcast Bisnis.com, dikutip Selasa (6/9/2022).

BACA JUGA: Diiming-imingi Investasi, Warga Bantul Ketipu Rp850 Juta

Oleh sebab itu, Syarif menyarankan pemerintah turut melibatkan pemain dana pensiun swasta, yang telah terbukti kinerjanya dalam mengelola iuran untuk manfaat pensiun. Terlebih, saat ini mulai mencuat kasus-kasus pengelolaan dana pensiun yang tidak profesional dari segelintir lembaga.

"Kalau saya melihat lebih baik kepada free market saja, karena saat ini era keterbukaan. Kalau bentuk lembaga baru lagi, nanti dijadikan ladang yang tidak baik, atau terjadi masalah lagi. Lebih baik optimalkan yang ada di market saja, dipilih secara terbuka dan transparan, dilihat kinerja masing-masing," tambahnya.

Terlebih, menurut Syarif, perubahan skema pensiun para abdi negara menjadi fully funded merupakan hal mudah bagi pemerintah. Tantangannya akan muncul dari sisi bagaimana mengolah data penerima manfaat secara komprehensif dan cara sosialisasi.

Terakhir, Syarif berharap formula baru harapannya turut membawa keadilan, serta win-win solution buat kedua belah pihak. Apalagi, ketika nantinya jumlah para abdi negara terus bertambah, sementara masa hidup mereka selepas pensiun berlangsung lama.