Advertisement
Ada Masalah saat Ibadah Haji, Jemaah Bisa Langsung Lapor ke Aplikasi Lapor Gus Men
Ibadah haji oleh jemaah haji / Foto ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja, MADINAH—Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan aplikasi pengaduan jemaah haji untuk memudahkan dalam melaporkan permasalahan yang dialami atau ditemukan selama menjalani prosesi ibadah haji, baik selama di Madinah maupun Mekkah.
Aplikasi bernama http://bit.ly/jemaah-lapor-gusmen ini akan dimonitor langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Advertisement
"Jemaah bisa lapor kalau ada masalah, bentuknya online. Nanti laporan itu bisa dibaca langsung di dashboard. Jadi ketahuan titik masalahnya di mana untuk selanjutnya dicarikan solusinya," kata Tenaga Ahli Menteri Agama Mahmud Syaltout, di Daerah Kerja (Daker) Madinah, Sabtu (10/6/2023).
Tim monitoring dan evaluasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi ini menjelaskan adanya pelaporan via aplikasi tersebut, kata Syaltout, diharapkan memudahkan jemaah karena online dan mengisi sejumlah pertanyaan serta mengisi biodata pelapor.
Syaltout mengatakan Gus Men, panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas telah menegaskan kepada jemaah haji agar tidak sungkan melapor ke petugas haji jika menemukan masalah.
"Jadi jemaah tidak perlu khawatir laporannya tidak direspons. Nanti kalau sudah tertangani, kami Whatsapp karena di kanal pengaduan itu tercantum nomor telepon pelapor," katanya.
BACA JUGA: Jalan Baru Kelok 18 Bantul-Gunungkidul Belum Bisa Dibangun, Masih Tunggu Utang IDB
Apabila laporan tidak tertangani, kata Mahmud Syaltout, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait dengan masalah tersebut. "Kalau belum tertangani, kami panggil seperti tahun lalu. Awalnya jemaah yang melaporkan ketakutan tapi akhirnya bisa diselesaikan," katanya.
Bahkan, pada pihaknya memberikan reward atau penghargaan sebesar 100 riyal kepada calon haji tersebut.
"Kalau jemaah yang melaporkan masalah ternyata tidak ada dalam laporan sektor berarti kan genuine. Kami berikan penghargaan," katanya.
Mahmud Syaltout menambahkan seluruh laporan yang masuk ke kanal pengaduan nantinya akan dipilah terlebih dahulu. "Kami lihat mana yang menjadi prioritas untuk segera ditangani," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Advertisement
Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
