Advertisement
KPU Diminta Segera Merevisi Aturan Keterwakilan Perempuan
Keterwakilan perempuan dalam pemilu - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera merevisi Peraturan KPU No.10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 8 ayat (2) soal penghitungan syarat keterwakilan perempuan.
"[Agara KPU] segera merealisasikan janjinya kepada masyarakat Indonesia dan gerakan keterwakilan perempuan untuk merevisi ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023," kata Ketua Umum PP 'Aisyiyah Salmah Orbayinah dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5/2023).
Advertisement
Salmah meminta KPU mengembalikan aturan pada ketentuan yang sejalan dengan Pasal 245 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, yakni dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
Selain mengubah norma afirmasi keterwakilan perempuan yang sudah dipraktikkan pada dua pemilu sebelumnya, Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU No.10/2023 itu secara hukum melanggar dan bertentangan dengan Pasal 245 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa daftar bakal calon di setiap dapil memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
BACA JUGA: 4 Rekomendasi Kegiatan Me Time di Jogja
Dampaknya, lanjut Salmah, ketentuan pada Pasal 8 Peraturan KPU tersebut bisa membuat berkurangnya jumlah caleg perempuan pada sejumlah dapil Pemilu DPR dan DPRD.
Dia menjelaskan keterwakilan perempuan dalam politik adalah keniscayaan, karena perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik serta proses pengambilan kebijakan publik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Kehadiran perempuan dalam pengambilan kebijakan publik itu akan mendorong lahirnya berbagai kebijakan pembangunan secara inklusif dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak-anak yang sering kali diabaikan.
"Kerterwakilan perempuan dalam politik akan lebih merepresentasikan kepentingan semua kelompok dalam masyarakat yang selama ini ditinggalkan," kata Salmah. Karena itu KPU harus segera mengakomodasinya dalam aturan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Amerika Serikat Shutdown, Hampir 3.700 Penerbangan Terganggu
Terjun di Jembatan Drojo Sragen, Jasad Pemuda Ditemukan di Ngawi
Gaya Koboi Menkeu Purbaya Mulai Disoroti Banyak Pihak
Wabah Flu Burung Jerman Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga Eropa
Advertisement
KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Korupsi Dinas PUPR Kabupaten OKU
Ratusan Pekerja Konstruksi Baja Gelar Demo di Gedung Bea Cukai
Diguyur Hujan Deras, Semarang Kembali Banjir
Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
Advertisement
BMKG Beberkan Penyebab Gempa Bumi Magnitudo 5,5 di Buol Sulteng
KPK Pelajari Putusan DKPP Terkait Dugaan Korupsi Jet Pribadi KPU
BMKG: Gempa Bumi Magnitudo 5,5 Guncang Buol Sulteng Pagi Ini
Banjir Jakarta Hari Ini, 20 RT di Jaktim dan Jaksel Terendam
560 SPPG Sudah Tersertifikasi SLHS
Advertisement
Angka Stunting Masih Tinggi, Pengaruhi Kualitas SDM
Berita Pilihan
- Wabah Flu Burung Jerman Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga Eropa
- Diguyur Hujan Deras, Semarang Kembali Banjir
- Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
- Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
- Seorang Penumpang Meninggal Dunia di Bandara Soekarno-Hatta
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Seorang Penumpang Meninggal Dunia di Bandara Soekarno-Hatta
- Hari Pertama Bertugas, Kajati DIY Petakan Kasus Korupsi
- Lansia 80 Tahun di Tulung Klaten Tercebur di Sumur 15 Meter
- Epson Kenalkan Produk TKDN dan Teknologi Hijau di Jogja
- Pabrik Tahu di Sragen Ludes Terbakar, Ini Dugaan Penyebabnya
- 4 Penerbang TNI AU Akan Kemudikan A400M dari Spanyol ke Halim Jakarta
- Biaya Haji 2026 Turun Rp1 Juta, Jemaah Bayar Rp54,92 Juta
Advertisement
Advertisement
