Advertisement
Rusia Sebut KTT G7 Kegiatan Politis Anti-Rusia dan Anti-China
Presiden Rusia Vladimir Putin. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut KTT Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima, Jepang, sebagai kegiatan politis. Alasannya G7 mengeluarkan pernyataan anti-Rusia dan anti-China, serta merusak stabilitas global.
Pernyataan itu dikeluarkan oleh Moskow setelah kelompok negara terkaya di dunia itu mengatakan akan terus mendukung Ukraina, Minggu (21/5/2023).
Advertisement
Dalam unggahan di Telegram, Kemlu Rusia menyatakan bahwa G7 telah "melanggengkan kebusukan" dan bahwa forum tersebut menjadi "inkubator" inisiatif destruktif untuk merusak stabilitas dunia.
BACA JUGA:Â Bertemu Zelensky di KTT G7, Jokowi Siap Jadi Jembatan Perdamaian Rusia-Ukraina
Pernyataan tersebut menuding G7 mengobarkan "histeria" anti-Rusia dan anti-China.
Rusia dahulu adalah bagian dari G7 --sebelumnya bernama G8-- hingga dikeluarkan dari kelompok itu karena mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menghadiri KTT G7 di Hiroshima itu sebagai tamu undangan dan menggunakan kesempatan itu untuk mendorong negara-negara G7 untuk menjaga pasokan persenjataan dan dukungan diplomatik bagi Ukraina saat berperang dengan Rusia.
BACA JUGA: Jokowi Bertemu PM Kanada Justin Trudeau di KTT G7, Ini yang Dibahas
Moskow menyebut perang itu sebagai "operasi militer khusus".
Dalam pernyataan yang sama Kemlu Rusia menuduh G7 "merayu" negara-negara non-Barat dalam upaya menghambat hubungan mereka dengan Moskow dan Beijing.
Kemlu Rusia meyakini pula bahwa forum itu tidak dapat mewakili kepentingan kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, atau Amerika Latin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
Advertisement
